KEBIJAKAN PAJAK

Automatic Blocking System Efektif Bikin Wajib Bayar Lunasi PNBP

Dian Kurniati | Senin, 08 April 2024 | 10:30 WIB
Automatic Blocking System Efektif Bikin Wajib Bayar Lunasi PNBP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Anggaran (DJA) Kemenkeu menilai penerapan automatic blocking system (ABS) telah efektif mendorong wajib bayar menyelesaikan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Laporan Kinerja DJA 2023 menyatakan automatic blocking system diterapkan sebagai extra effort kepada wajib bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban piutang PNBP. Terhadap wajib bayar yang tidak patuh, akan dilakukan penghentian layanan akses kode billing SIMPONI dan blokir akses kepabeanan.

"Implementasi ABS pada tahun 2023 telah menciptakan deterrent effect terhadap wajib bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban piutang PNBP," bunyi Laporan Kinerja DJA 2023, dikutip pada Senin (8/4/2024).

Baca Juga:
Penetapan WP Non-Efektif Tak Hapus Utang Pajak, Tetap Harus Dilunasi

Laporan ini menjelaskan Pasal 46 UU 9/2018 tentang PNBP telah mengamanatkan menteri keuangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan PNBP. Bentuk pengawasan atas pengelolaan PNBP di antaranya berupa kegiatan evaluasi atas pengelolaan piutang PNBP yang dilakukan oleh instansi pengelola.

Dari hasil pengawasan pengelolaan PNBP yang telah dilakukan DJA, terdapat permasalahan yang sangat signifikan berdampak pada tidak optimalnya penerimaan PNBP yakni makin besarnya nilai piutang PNBP yang didominasi status macet.

Sejak 1 Januari 2022, Kemenkeu selaku pengelola fiskal telah mengambil kebijakan yang tegas berupa implementasi automatic blocking system. Pada 2023, automatic blocking system juga telah terimplementasi dengan baik untuk meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP dan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan negara khususnya dari sektor PNBP.

Baca Juga:
Siap-Siap! DJP Bakal Bisa Blokir Layanan Berdasarkan Data Utang Pajak

Ke depan, automatic blocking system diharapkan tidak hanya untuk optimalisasi penagihan piutang PNBP, tetapi juga membantu penyelesaian tunggakan piutang negara lainnya seperti piutang pajak serta piutang kepabeanan dan cukai.

Kemenkeu menyebut automatic blocking system merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik dalam penyelesaian kewajiban piutang PNBP. Dalam hal ini, akan dilakukan penghentian layanan terhadap wajib bayar tertentu yang diperlukan untuk 'memaksa' agar patuh memenuhi kewajiban PNBP-nya.

Adanya saldo piutang PNBP yang sangat besar juga menjadi latar belakang perlunya upaya yang efektif untuk mengurangi saldo piutang tersebut.

Baca Juga:
Dapat Tanah atau Bangunan Kena BPHTB, Kapan Saat Terutangnya?

"Dengan implementasi ABS ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar piutang PNBP meningkat sehingga optimalisasi penerimaan negara dapat terwujud," bunyi Laporan Kinerja DJA.

Automatic blocking system dilaksanakan berdasarkan PMK 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023. Beleid itu sudah mengatur automatic blocking system dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian piutang negara lainnya selain piutang PNBP.

Upaya penyelesaian piutang negara lainnya ini diajukan berdasarkan usulan dari unit eselon I di lingkungan Kemenkeu kepada DJA. Usulan dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh unit eselon I yang terintegrasi dengan automatic blocking system. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Mei 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Penetapan WP Non-Efektif Tak Hapus Utang Pajak, Tetap Harus Dilunasi

Senin, 13 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Tanah atau Bangunan Kena BPHTB, Kapan Saat Terutangnya?

Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Penagihan Jika Utang Pajak Tak Dilunasi Lewat Jatuh Tempo

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai