KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Redaksi DDTCNews | Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan 4 aplikasi pengawasan pajak yang baru diluncurkan otoritas pajak pada beberapa waktu yang lalu bakal mendukung proses bisnis di beberapa direktorat.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan data dan informasi dari 4 aplikasi akan dimanfaatkan dalam upaya penggalian potensi dan kepatuhan wajib pajak. Aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan pajak oleh DJP.

"Aplikasi ini bagian dari fungsi analisis data," katanya Rabu (28/7/2021).

Baca Juga:
Mulai 2025, Tarif PPN Barang Hasil Tani Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Aplikasi yang berkaitan dengan proses bisnis pada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak antara lain aplikasi Smartweb dan Ability to Pay (ATP).

Menurutnya, leading sector dalam pengolahan data wajib pajak dalam keempat aplikasi pengawasan adalah Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP). Konsolidasi data wajib pajak terkumpul dan diolah oleh direktorat tersebut.

"Untuk detailnya bisa tanya ke Direktur DIP (R. Dasto Ledyanto)," tuturnya.

Baca Juga:
Seleksi Hakim Agung Pajak, Komisi Yudisial Minta Masukan Publik

Seperti diketahui, DJP memperkuat upaya pengawasan melalui 4 aplikasi yaitu Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.

Keempat aplikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk mendukung proses bisnis pengawasan, tetapi juga mencakup dukungan kepada pemeriksaan dan penagihan pajak. DJP memastikan empat aplikasi tersebut sudah bisa digunakan oleh AR, pemeriksa, dan juru sita pajak.

Saat ini, DJP juga tengah melakukan sosialisasi internal. Hal ini dikarenakan fiskus pada unit vertikal DJP perlu diberikan keterampilan untuk memahami cara kerja dan menggunakan data dari 4 aplikasi tersebut. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 09:00 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

Seleksi Hakim Agung Pajak, Komisi Yudisial Minta Masukan Publik

Minggu, 14 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bingung Hitung Nilai Pabean? Bisa Ajukan Valuation Advice ke DJBC

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi