Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apakah Wajib Pajak yang Sedang Mengajukan Restitusi Boleh Ikut PPS?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apakah Wajib Pajak yang Sedang Mengajukan Restitusi Boleh Ikut PPS?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Andito. Saya adalah wirausaha yang bergerak di bidang tekstil. Baru-baru ini saya mendengar tentang program pengungkapan sukarela (PPS) yang sudah bisa dimanfaatkan sejak awal tahun ini.

Saya berniat untuk mengikuti PPS karena terdapat harta yang belum saya laporkan pada SPT Tahunan PPh orang pribadi (OP) tahun pajak 2020. Pertanyaan saya, persyaratan apa saja yang harus saya penuhi untuk mengikuti PPS? Selain itu, apakah tetap bisa mengikuti PPS apabila saat ini saya juga tengah menjalani proses pengajuan permohonan restitusi?

Terima kasih.

Andito, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Andito atas pertanyaannya. Ketentuan mengenai PPS telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sesuai dengan UU HPP, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan melalui surat pernyataan. Pengungkapan tersebut dapat dilakukan sepanjang dirjen pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

PPS sudah bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Aturan teknis mengenai pelaksanaan PPS juga telah diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK 196/2021).

Adapun bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta bersih dalam SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 dapat memanfaatkan program ini setelah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) PMK 196/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

  1. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  2. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  3. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
  5. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.”

Selain memenuhi ketentuan di atas, wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 196/2021. Pasal tersebut mengatur bahwa:

“(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Wajib Pajak orang pribadi yang mengungkapkan Harta bersih juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki NPWP;
  2. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  3. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020; dan
  4. mencabut permohonan:
  1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

…..

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan untuk mengikuti PPS, wajib pajak harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 196/2021 dan memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (1) PMK 196/2021.

Oleh sebab itu, untuk dapat mengikuti PPS, Bapak harus mencabut permohonan restitusi yang telah diajukan, dengan catatan atas permohonan restitusi tersebut belum diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, SPT, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap