Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Apakah Wajib Pajak yang Sedang Mengajukan Restitusi Boleh Ikut PPS?

A+
A-
7
A+
A-
7
Apakah Wajib Pajak yang Sedang Mengajukan Restitusi Boleh Ikut PPS?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Andito. Saya adalah wirausaha yang bergerak di bidang tekstil. Baru-baru ini saya mendengar tentang program pengungkapan sukarela (PPS) yang sudah bisa dimanfaatkan sejak awal tahun ini.

Saya berniat untuk mengikuti PPS karena terdapat harta yang belum saya laporkan pada SPT Tahunan PPh orang pribadi (OP) tahun pajak 2020. Pertanyaan saya, persyaratan apa saja yang harus saya penuhi untuk mengikuti PPS? Selain itu, apakah tetap bisa mengikuti PPS apabila saat ini saya juga tengah menjalani proses pengajuan permohonan restitusi?

Terima kasih.

Andito, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Andito atas pertanyaannya. Ketentuan mengenai PPS telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sesuai dengan UU HPP, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan melalui surat pernyataan. Pengungkapan tersebut dapat dilakukan sepanjang dirjen pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

PPS sudah bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Aturan teknis mengenai pelaksanaan PPS juga telah diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK 196/2021).

Adapun bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta bersih dalam SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 dapat memanfaatkan program ini setelah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) PMK 196/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

  1. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  2. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  3. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
  5. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.”

Selain memenuhi ketentuan di atas, wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 196/2021. Pasal tersebut mengatur bahwa:

“(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Wajib Pajak orang pribadi yang mengungkapkan Harta bersih juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki NPWP;
  2. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  3. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020; dan
  4. mencabut permohonan:
  1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

…..

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan untuk mengikuti PPS, wajib pajak harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 196/2021 dan memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (1) PMK 196/2021.

Oleh sebab itu, untuk dapat mengikuti PPS, Bapak harus mencabut permohonan restitusi yang telah diajukan, dengan catatan atas permohonan restitusi tersebut belum diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, SPT, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hapus NPWP Butuh Waktu Berapa Lama? Simak Penjelasan DJP Ini

Minggu, 07 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BALI

Tanah 1.000 Meter Persegi Milik Tersangka Pidana Perpajakan Disita

Minggu, 07 Agustus 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lupa Alamat Email yang Didaftarkan, Begini Solusi dari DJP

Minggu, 07 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hibah Kepada WP Orang Pribadi UMKM yang Dikecualikan dari Objek Pajak

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat