Berita
Senin, 28 September 2020 | 13:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 13:10 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 12:06 WIB
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Senin, 28 September 2020 | 11:30 WIB
PMK 134/2020
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

A+
A-
1
A+
A-
1
Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Ilustrasi. (foto: kominfo.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Prospek perekonomian dan jaminan keamanan dalam berinvestasi menjadi faktor penentu bertahan atau tidaknya dana repatriasi kebijakan pengampunan pajak di Tanah Air. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (10/10/2019).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan dana repatriasi senilai Rp146,70 triliun dalam pengampunan pajak periode I, II, dan III telah diinvestasikan baik di sektor riil maupun sektor keuangan (portofolio).

“Dana repatriasi ada yang sudah ditanam dalam bentuk investasi di perusahaan. Namun, ada juga yang masih bersifat portofolio, seperti dalam wujud saham dan obligasi,” ujarnya.

Baca Juga: PMK Baru Perpanjangan Masa Insentif Pajak Bakal Terbit Minggu Ini

Terkait dengan akan berakhirnya holding period 3 tahun, Hariyadi mengatakan prospek ekonomi Indonesia akan sangat menentukan langkah wajib pajak yang selama ini menempatkan dana repatriasi terutama dalam instrumen investasi portofolio.

Tidak hanya itu, wajib pajak membutuhkan regulasi yang mampu menjamin arah perekonomian menjadi lebih solid. Hal tersebut akan menjadi aspek yang akan dilihat oleh wajib pajak setelah holding period berakhir.

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pusat logistik berikat (PLB) untuk e-commerce yang masih sepi peminat. Kondisi ini ditengarai karena adanya kekhawatiran pelaku e-commerce lokal terhadap ancaman pebisnis asing.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas, Tunjangan Jabatan Penilai Pajak Dinaikkan
  • Faktor Keamanan

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menilai jaminan keamanan dalam berinvestasi juga akan menjadi faktor penentu bagi wajib pajak untuk tetap membenamkan dana repatriasinya di Tanah Air atau kembali membawanya ke luar negeri.

Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah terus memantau pergerakan dana repatriasi yang telah dikelola oleh perbankan dan lembaga keuangan di dalam negeri. Sejauh ini, pemerintah masih merumuskan strategi untuk mengantisipasi pembalikan dana ke luar Indonesia.

  • Pembicaraan dengan Wajib Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait dengan akan berakhirnya holding period 3 tahun dana repatriasi, pemerintah sudah melakukan upaya persuasif. Otoritas mengaku telah berbicara dengan para pemilik dana tersebut.

Baca Juga: Implementasi e-Faktur 3.0, DJP Masih Sediakan Skema Impor Data CSV

“Ini kita sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana. Jadi, banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia,” katanya.

  • Terima Masukan

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan ada desakan sejumlah pelaku e-commerce lokal yang khawatir tergerus pangsa pasarnya. Banyak masukan-masukan dari para produsen dan pelaku dalam negeri yang mengkhawatirkan kalah bersaing dengan barang yang ada di dalam PLB.

“Kami sekarang dalam proses untuk menerima masukan dan menjelaskan policy dari sisi pemerintah,” katanya.

Baca Juga: DJP Jalankan Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Turun Peringkat

World Economic Forum (WEF) dalam laporannya berjudul ‘The Global Competitiveness Report 2019’ menempatkan peringkat daya saing global Indonesia di posisi 50 dari 141 negara. Posisi Indonesia turun 5 peringkat dari tahun lalu. Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index/GCI) sebesar 64,6 turun 0,3 dibandingkan tahun lalu.

GCI merupakan indikator yang mengukur daya saing suatu negara di level global berdasarkan pada faktor-faktor tertentu seperti institusi, kebijakan, dan faktor-faktor lain yang membantu tingkat produktivitas. (kaw)

Baca Juga: DJP: Tidak Ada Perpanjangan Waktu Pemakaian PPh Final UMKM
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty, repatriasi, investasi, amnesti pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 11 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 10 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 09 September 2020 | 17:39 WIB
LAYANAN INVESTASI
Rabu, 09 September 2020 | 13:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 13:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 13:10 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 12:06 WIB
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Senin, 28 September 2020 | 11:30 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:58 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:45 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 28 September 2020 | 08:42 WIB
INSENTIF FISKAL