Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Apa itu Penerbitan NPWP Secara Jabatan?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa itu Penerbitan NPWP Secara Jabatan?

MELALUI Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.05/2020 yang berlaku mulai 5 Juni 2020, pemerintah memberikan subsidi bunga/margin atas kredit/pembiayaan yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).

Pemberian subsidi bunga/margin ini ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, serta meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya. Pemberian subsidi ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Adapun salah satu syarat agar dapat memperoleh subsidi ini adalah debitur harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Untuk debitur dengan plafon kredit/pembiayaan di atas Rp50 juta, pendaftaran NPWP dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Masukan?

Sementara itu, bagi debitur dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp50 juta, pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Lantas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan penerbitan NPWP secara jabatan?

Definisi
PENERBITAN NPWP secara jabatan adalah penerbitan NPWP yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri. Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau data/informasi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dasar hukum penerbitan NPWP secara jabatan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan Dirjen Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

Baca Juga: Apa Itu E-Objection?

Kewajiban yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang mengharuskan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mendaftarkan diri.

Pendaftaran tersebut dilakukan pada kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Wajib pajak yang mendaftarkan diri ini selanjutnya akan diberikan NPWP.

Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP dapat diketahui persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan persyaratan subjektif ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 2A, dan Pasal 3 UU PPh.

Baca Juga: Beda Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah

Secara lebih terperinci, Pasal 2 UU PPh menjabarkan pihak yang menjadi subjek pajak. Selanjutnya, Pasal 2A UU PPh menjelaskan kapan dimulainya kewajiban subjektif. Terakhir, Pasal 3 UU PPh menjabarkan pihak-pihak yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 4 UU PPh.

Aturan Terperinci
KETENTUAN yang lebih terperinci terkait dengan penerbitan NPWP secara jabatan tertuang dalam PMK Nomor 147/2017. Salah satu contohnya adalah ketentuan terkait dengan wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Baca Juga: Apa Itu Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh?

Merujuk Pasal 3 ayat (2) PMK 147/2017 terdapat dua wajib pajak orang pribadi yang diharuskan mendaftarkan diri pada KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak.

Pertama, wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kedua, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Kewajiban ini juga berlaku pada perempuan yang sudah menikah tetapi dikenai pajak secara terpisah baik karena keputusan hakim, perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, ataupun memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami.

Baca Juga: Apa Itu Penagihan Seketika dan Sekaligus?

Jangka waktu pendaftaran NPWP wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas paling lama dilakukan pada akhir bulan berikutnya, setelah penghasilannya yang disetahunkan pada suatu bulan sama atau melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sementara itu, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya mulai dilakukan.

Selanjutnya, Pasal 8 PMK 147/2017 menyatakan apabila terdapat wajib pajak yang diwajibkan mendaftarkan diri tetapi tidak melakukannya, maka Kepala KPP atau KP2KP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan.

Baca Juga: Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Selain tercantum dalam PMK 147/2017, ketentuan terkait dengan pendaftaran NPWP dan penerbitan NPWP secara jabatan juga dapat disimak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2020.

Sarana Ekstensifikasi
DIREKTUR Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama pada Selasa (9/6/2020) menyatakan penerbitan NPWP secara jabatan untuk debitur UMKM dengan plafon kredit hingga Rp50 juta dapat menjadi sarana DJP dalam melakukan ekstensifikasi pajak.

Debitur UMKM dengan plafon kredit hingga Rp50 juta menjadi sasaran penerbitan NPWP secara jabatan karena DJP menilai debitur UMKM dengan plafon kredit di atas Rp50 juta sudah memiliki kesadaran yang tinggi terkait kewajiban pajak sehingga telah memiliki NPWP.

Baca Juga: Apa Itu PAD?

Adapun yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.

Ketentuan penerbitan NPWP dalam rangka ekstensifikasi tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019. Selain itu, terdapat pula beleid yang mengatur tentang tata cara ekstensifikasi, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019. (Bsi)

Baca Juga: Bank Layani Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Insentif Pajak Terpopuler
Topik : NPWP secara jabatan, kamus, NPWP, kamus pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:22 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK