Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Fiscal Privileges untuk Pejabat Diplomatik dan Konsulat?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Fiscal Privileges untuk Pejabat Diplomatik dan Konsulat?

PEMERINTAH Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan konsuler di berbagai negara. Sebaliknya, pemerintah juga menerima perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari negara lain.

Langkah tersebut merupakan bentuk pelaksanan politik luar negeri yang bebas aktif guna menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut juga ditujukan untuk memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia.

Pengaturan hubungan diplomatik dan hubungan konsuler telah disepakati secara Internasional oleh negara-negara di dunia. Pengaturan tersebut tertuang dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963.

Baca Juga: Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Kedua konvensi tersebut di antaranya menjamin hak istimewa dan imunitas yang dimiliki perwakilan diplomatik dan konsuler. Hak istimewa dan imunitas itu tidak diberikan untuk kepentingan perseorangan, tetapi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler.

Pajak menjadi poin yang tak luput dari pengaturan kedua konvensi tersebut. Berkaitan dengan hal ini, terdapat pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang mengatur mengenai pajak atas penghasilan pejabat diplomatik dan konsulat.

Dalam OECD Model, aturan tersebut terdapat dalam Pasal 28, sedangkan dalam UN Model terdapat dalam Pasal 27. Secara prinsip, kedua pasal itu merupakan ketentuan mengenai fiscal privileges yang dimiliki pejabat diplomatik dan konsulat. Lantas, apa itu fiscal privileges?

Baca Juga: Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Definisi
MERUJUK Cambridge Dictionary, fiscal berarti hal yang berkaitan dengan keuangan pemerintah dan pajak. Sementara itu, privileges berarti keuntungan yang hanya dimiliki satu orang atau sekelompok orang, biasanya karena kedudukannya atau karena kekayaan.

Senada, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan fiskal sebagai hal yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Sementara itu, privileges atau dalam KBBI disebut privilese berarti hak istimewa.

Warrington (1993) menggambarkan fiscal privileges (keistimewaan fiskal) sebagai perlakuan pajak yang berbeda.

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Dalam konteks ini, fiscal privileges merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang istilahnya termaktub dalam dua instrumen internasional, yaitu Pasal 34 VCDR 1961 dan Pasal 49 VCCR 1963.

Menurut Vogel (1456), pengertian dari istilah fiscal privileges dapat diuraikan sebagai berikut.

  1. Keistimewaan fiskal disebut juga sebagai kekebalan fiskal (fiscal immunity), yaitu keistimewaan yang dinikmati oleh anggota misi diplomatik (member of diplomatic missions) atau konsulat (consular post), yang bersifat insidental dan digunakan untuk membebaskan pengenaan pajak bagi perwakilan asing di negara tempat perwakilan asing tersebut diterima.
  2. Bentuk dan ruang lingkup dari keistimewaan tersebut berdasarkan VCDR atau Konvensi Wina untuk Hubungan Diplomatik dan VCCR atau Konvensi Wina untuk Hubungan Konsulat.

Konvensi Wina memberikan tingkat keistimewaan fiskal yang berbeda-beda untuk setiap pihak. Tingkat keistimewaan tersebut bergantung pada status dan fungsi dari pihak yang bersangkutan.

Baca Juga: Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Apabila dilihat dari status orang pribadi yang tercantum dalam kedua Konvensi Wina (VCDR dan VCCR), tingkat keistimewaan fiskal yang berlaku, yaitu sebagai berikut.

  1. Pejabat Diplomatik dan Konsulat beserta Keluarga
    Keistimewaan fiskal secara penuh (full privileges) diberikan kepada pejabat diplomatik (misal, kepala pejabat beserta staf-nya), staf administratif, dan staf teknis. Keistimewaan fiskal secara penuh juga berlaku bagi konsulat.
    Bagi anggota keluarga dari pejabat diplomatik, staf diplomatik, konsulat, serta anggota keluarga dari staf administratif dan teknis, juga mendapatkan keistimewaan fiskal secara penuh.
  2. Anggota Staf Pelayan dari Pejabat Diplomatik atau Konsulat dan Staf Lainnya
    Keistimewaan fiskal secara terbatas (only limited privileges) diberikan kepada anggota staf pelayan dari pejabat diplomatik atau konsulat serta staf lainnya.
    Oleh karena sifatnya yang terbatas, pihak-pihak tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak di negara penerima hanya atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukannya sebagai pegawai diplomatik atau konsulat.
    Contoh, staf pelayan dari pejabat diplomatik dapat menikmati pembebasan pajak dan pungutan lainnya hanya atas penghasilan yang dibayarkan oleh pejabat diplomatik.
    Sementara itu, konsulat honorer akan dibebaskan dari semua pajak dan pungutan atas penghasilan atau honorarium yang mereka terima dari negara pengirim apabila kegiatan yang dilakukan di negara penerima berkaitan dengan penyerahan fungsi konsulat.
  3. Staf yang Bekerja di Lingkungan Konsulat, tetapi Tidak Melakukan Fungsi Konsulat
    Keistimewaan fiskal tidak diberikan kepada staf yang bekerja di lingkungan konsulat, tetapi tidak menjalankan fungsi konsulat. Hal yang sama juga berlaku bagi staf pelayan konsulat dan anggota keluarganya.

Pemberian keistimewaan fiskal kepada pihak-pihak di atas mengacu pada 2 hal, yaitu status kebangsaan (nationality) atau status kependudukan tetap (permanent residency).

Oleh karena itu, keistimewaan fiskal ini tidak berlaku bagi pejabat diplomatik dan staf diplomatik beserta keluarganya, yang berkebangsaan (warga negara) atau berkependudukan tetap dari negara penerima.

Baca Juga: Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Ketentuan ini juga berlaku bagi konsulat, pegawai konsulat, serta keluarganya. Persyaratan untuk menikmati keistimewaan fiskal ini adalah pihak-pihak tersebut bukan berkebangsaan (warga negara) dan bukan penduduk tetap dari negara penerima.

Bagi staf diplomatik yang berkebangsaan (warga negara) dari negara penerima atau berkependudukan tetap di negara penerima, berhak atas pembebasan pajak hanya apabila pembebasan tersebut diatur dalam ketentuan pajak domestik negara penerima, P3B, atau berdasarkan pengaturan khusus.

Pembebasan pajak bagi pihak yang diberikan keistimewaan fiskal (privileged person) hanya berlaku selama pihak tersebut menjalankan tugas diplomatik.

Baca Juga: Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Pembebasan tersebut dimulai ketika pihak yang diberi keistimewaan fiskal memasuki wilayah negara penerima dan berakhir ketika pihak tersebut meninggalkan negara penerima atau pada saat berakhirnya jangka waktu pelaksanaan tugas diplomatik di negara penerima.

Pada dasarnya, ketentuan fiscal privileges dalam OECD Model dan UN Model hanya untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam P3B yang akan memengaruhi hak-hak istimewa di bidang pajak dari pejabat diplomatik dan konsulat sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dari hukum internasional atau ketentuan dari perjanjian internasional yang bersifat khusus (Irawan dan Dhora, 2017).

Dengan adanya ketentuan khusus mengenai pajak atas penghasilan pejabat diplomatik dan konsulat tersebut, para pejabat diplomatik dan konsulat akan memperoleh kekebalan fiskal yang dapat diterima menurut hukum kebiasaan internasional.

Baca Juga: Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Perincian lebih lanjut mengenai ketentuan pajak atas penghasilan pejabat diplomatik dan konsulat dalam Pasal 28 OECD Model dan Pasal 27 UN Model dapat disimak dalam buku terbitan DDTC bertajuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, diplomatik, konsulat, fiscal privileges

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Januari 2023 | 09:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Restitusi PPN Dipercepat Bantu Cash Flow, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham