BINCANG ACADEMY

Apa Itu Duty to Give Reasons Putusan Pengadilan? Begini Penjelasannya

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 Juni 2022 | 10:15 WIB

Bincang Academy episode keempat.

JAKARTA, DDTCNews - Bincang Academy episode keempat mengundang Senior Partner DDTC Danny Septriadi untuk membahas mengenai duty to give reasons atau kewajiban memberikan alasan atas putusan pengadilan.

Pembahasan kali ini sangat menarik sebab Danny merupakan saksi ahli dan kuasa hukum dalam sengketa transfer pricing di pengadilan pajak Indonesia. Selain itu, dia juga merupakan saksi ahli dalam sengketa arbitrase di London, Inggris.

Baca Juga:
Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Pada episode ini Danny mengupas pentingnya duty to give reasons dalam sebuah putusan pengadilan, landasan di balik kewajiban penerapan duty to give reasons, serta wujud penerapannya dalam putusan pengadilan pajak.

Danny juga menceritakan pengalamannya terkait ada atau tidak adanya duty to give reasons ini dalam putusan selama berperkara di pengadilan pajak.

Saksikan episode keempat Bincang Academy berjudul Teknik Bersengketa: Apa itu Duty to Give Reasons? - Bincang Academy ft Danny Septriadi. Ikuti juga sosial media DDTC Academy (Facebook; Telegram Channel) untuk memperoleh informasi tayangan terbaru Bincang Academy. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Senin, 22 April 2024 | 18:21 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Keagenan Kapal

Jumat, 12 April 2024 | 14:30 WIB PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jumat, 12 April 2024 | 08:00 WIB PENGADILAN PAJAK

Ada IKH Online, Izin Kuasa Hukum Pajak Terbit Paling Lama 8 Hari Kerja

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara