Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

DITJEN Pajak (DJP) mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan negara untuk mendukung APBN. Selain itu, DJP juga mengadministrasikan data informasi terkait dengan wajib pajak yang jumlahnya semakin bertambah.

Selama ini, DJP terus berupaya mengembangkan sistem agar mampu mengadministrasikan wajib pajak beserta data tersebut. Selain itu, DJP juga membutuhkan strategi yang sesuai untuk melakukan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Strategi yang dimaksud berupa implementasi compliance risk management (CRM). Adapun DJP telah mengimplementasikan CRM pada 2019 dan terus menyempurnakan CRM. Penyempurnaan tersebut di antaranya dengan menerapkan business intelligence untuk mendukung CRM.

Baca Juga: Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Selain untuk mendukung implementasi CRM, implementasi business intelligence diharapkan dapat menghasilkan output yang terintegrasi dengan seluruh keputusan strategis dalam setiap proses bisnis di DJP. Lantas, apa yang dimaksud dengan business intelligence?

Definisi
BUSINESS intelligence (BI) bukanlah suatu produk maupun sebuah sistem. BI merupakan suatu arsitektur dan koleksi dari operasional yang terintegrasi sebagai suatu aplikasi pendukung keputusan dan database yang menyediakan kemudahan untuk mengakses suatu data dalam kegiatan bisnis (Moss dan Atre, 2003).

Definisi berbeda dipaparkan Vercellis. Menurutnya, BI dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari model matematika dan metodologi analisis yang memanfaatkan data yang tersedia untuk diolah menjadi suatu informasi dan pengetahuan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks (Vercellis, 2009)

Baca Juga: Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Sementara itu, Frankenfield (2022) menyatakan BI mengacu pada infrastruktur prosedural dan teknis yang mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan (Frankenfield, 2022).

Menurut Frankenfield, BI merupakan istilah luas yang mencakup penambangan data, analisis proses, pembandingan kinerja, dan analisis deskriptif. BI mengurai semua data yang dihasilkan oleh bisnis dan menyajikan laporan yang mudah dicerna, ukuran kinerja, dan tren yang menginformasikan keputusan manajemen.

BI memberikan sejumlah manfaat di antaranya membantu pengguna pengetahuan menghasilkan keputusan yang efektif dan tepat pada waktunya. Sebab, penggunaan BI dapat mempermudah pengambil keputusan memilih informasi yang dapat diandalkan (Vercellis, 2009).

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Manfaat yang ditawarkan membuat BI digunakan secara luas untuk mendukung berbagai fungsi seperti perekrutan, kepatuhan, produksi, dan pemasaran (Frankenfield, 2022). Tidak hanya itu, BI juga dimanfaatkan oleh otoritas pajak Indonesia.

Implementasi
KETENTUAN penerapan BI pada ranah pajak tercantum dalam Surat Edaran No.SE-39/PJ/2021. DJP juga telah merilis publikasi bertajuk CRMBI Langkah Awal Menuju Data Driven Organization yang di antaranya menguraikan implementasi BI pada DJP.

Berdasarkan surat edaran dan buku tersebut, BI adalah teknik yang menggabungkan arsitektur, perangkat teknologi informasi, dan basis data untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan data, dan manajemen pengetahuan dengan perangkat analisis data dalam rangka penyajian informasi yang bermanfaat bagi perencana dan pengambil keputusan.

Baca Juga: Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Secara ringkas, BI mengacu pada proses untuk menambah nilai data menjadi informasi dan insight yang digunakan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. DJP membedakan BI berdasarkan jenis data analitiknya menjadi beberapa bagian.

Pertama, descriptive analytics yang merupakan bentuk analitik dan pelaporan atas peristiwa pada masa lampau. Alat ini umumnya dipakai untuk tujuan pelaporan manajemen. Contoh, DJP memakai BI descriptive analytics dalam bentuk Dashboard Penerimaan dan Smartboard.

Kedua, diagnostic analytics. Alat ini ini tidak hanya digunakan untuk mengamati dan memahami suatu kondisi, tetapi juga mencari penyebab dari suatu keadaan berdasarkan data historis. Contoh, analisis penyebab penjualan di suatu lokasi lebih tinggi ketimbang lokasi lainnya.

Baca Juga: Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Ketiga, predictive analytics. Analitik ini memakai teknologi machine learning, algoritma, dan artificial intelligence. Analitik jenis ini juga sudah dilakukan oleh data scientist untuk menganalisis dan mengeksplorasi data historis.

Keahlian statistik, computer science, dan business expertise sangat diperlukan untuk pengembangan BI yang sifatnya predictive. Contoh penerapan predictive analytics dalam pengembangan BI di DJP ialah Ability to Pay, yaitu BI yang memprediksi kemampuan bayar wajib pajak.

Keempat, prescriptive analytics. Seperti halnya predictive analytics, prescriptive analytics merupakan jenis analitik level tertinggi. Pengembangan BI jenis preskriptif ini juga memanfaatkan data scientist. Contoh pengembangan BI jenis prescriptive analytics di DJP ialah mesin risiko CRM.

Baca Juga: Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Arah DJP menuju data-driven organization sangatlah memerlukan prediktif dan preskriptif analitik dalam pengambilan keputusan. Sebab, selain memberikan prediksi atas suatu kondisi, kedua jenis analitik ini juga memberikan alternatif solusi yang berguna dalam pengambilan keputusan. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, business intelligence, ditjen pajak, DJP, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Januari 2023 | 09:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Restitusi PPN Dipercepat Bantu Cash Flow, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham