Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Amankan Penerimaan, Suahasil Minta Data di 3 Direktorat Diolah Bersama

A+
A-
0
A+
A-
0
Amankan Penerimaan, Suahasil Minta Data di 3 Direktorat Diolah Bersama

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Webinar Data Exchange dan Data Analytics BPPK Kemenkeu, Rabu (1/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong sinergi penggunaan dan pengolahan data untuk mendukung proses bisnis Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya dalam mengamankan pendapatan negara.

Suahasil menuturkan Kemenkeu memiliki basis data yang besar dalam mendukung pengelolaan kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, penggunaan dan pengolahan data tidak bisa bertumpu pada satu direktorat, tetapi membutuhkan kolaborasi antarunit di lingkungan Kemenkeu.

"Ada kebutuhan data yang interrelated dan tak bisa hanya satu bidang saja," katanya dalam Webinar Data Exchange dan Data Analytics BPPK Kemenkeu, Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Salah satu proses bisnis yang membutuhkan kerja sama penggunaan dan pengolahan data adalah dalam sinergi optimalisasi penerimaan. Data tersebut tersebar di tiga direktorat, yaitu Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dan Ditjen Anggaran (DJA).

Untuk itu, penggunaan dan pengolahan data harus bersumber dari ketiga unit kerja tersebut. Volume penggunaan data juga dalam skala besar. DJP misalnya, memiliki basis data wajib pajak yang setiap hari melakukan transaksi dan membayar pajak.

Sementara itu, DJBC berkaitan erat dengan basis data perdagangan internasional pada kegiatan ekspor-impor. Hal sama juga berlaku pada DJA yang banyak berhubungan dengan pelaku usaha dalam pengelolaan PNBP.

Baca Juga: Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

"Ambil contoh sinergi penerimaan, data dari DJP, DJBC dan DJA itu harus ditumpuk menjadi satu. Kemudian dianalisis bersama, diolah bersama, dan digunakan bersama. Jadi data analytic tidak bisa hanya satu bidang saja," jelas Suahasil.

Dia menambahkan pengelolaan data merupakan alat, bukan tujuan utama. Mengeluarkan kebijakan berbasis data, merupakan tujuan akhir dari proses bisnis data analytic yang dilakukan oleh seluruh direktorat di lingkungan Kemenkeu.

"Data analytic adalah cara, bukan tujuan. Tujuannya menghasilkan kebijakan yang dibangun atas data. Jadi Kemenkeu menjadi data driven organization dengan knowledge based dan bukan mengeluarkan kebijakan berdasarkan insting, perasaan, atau pendapat orang lain," jelasnya. (rig)

Baca Juga: Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Topik : wamenkeu suahasil nazara, penerimaan pajak, ditjen pajak, DJP, DJBC, DJP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:42 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Pertukarkan Data Ini Secara Otomatis dengan Puluhan Negara

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:45 WIB
KALIMANTAN SELATAN

Siapkan Dokumen! Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan Hari Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

69.431 Wajib Pajak Diperiksa DJP Tahun Lalu

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN