WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Alternative Minimum Tax Tidak Akan Tumpang Tindih Aturan Pajak

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 18 Agustus 2021 | 15:30 WIB
Alternative Minimum Tax Tidak Akan Tumpang Tindih Aturan Pajak

Dosen Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Kartika Putri Kumalasari saat memberikan paparan dalam webinar Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia, Rabu (18/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Penerapan pajak penghasilan (PPh) minimum atau alternative minimum tax (AMT) dinilai tidak bersifat opsional, tetapi akan berjalan paralel dengan sistem PPh yang berlaku secara umum.

Dosen Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Kartika Putri Kumalasari menjelaskan, dalam penerapan AMT, nilai pajak terutang wajib pajak badan akan tetap dihitung baik dengan memakai rezim, baik PPh badan normal maupun AMT.

“Apabila nilai pajak terutang dari rezim normal PPh badan lebih tinggi dari hasil perhitungan rezim AMT, otoritas menggunakan nilai pajak terutang dari rezim normal. Hal ini pun berlaku sebaliknya,” katanya dalam webinar Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia, Rabu (18/8/2021).

Baca Juga:
Lagi, Profesional DDTC Raih Sertifikasi Internasional Bidang Pajak

Namun, lanjut Kartika, rezim AMT memperkenankan adanya carry over guna menjamin keadilan dan mencegah pemajakan yang berlebihan. Artinya, selisih pembayaran pajak rezim AMT dengan rezim normal dapat dijadikan pengurang pajak terutang dalam perhitungan pajak mekanisme normal periode setelahnya.

“Maksud AMT hanya ingin memitigasi. Walaupun dibilangnya rugi, tetapi setidaknya perusahaan tetap memberikan sesuatu pada negara. Tidak semua yang rugi dikenakan AMT, tetapi akan dilihat kerugiannya, natural ataukah hanya untuk menghindari pajak,” ujarnya.

Kartika menjelaskan AMT tidak bersifat menguji atau menelusuri detail transaksi yang ditengarai berisiko base erosion and profit shifting (BEPS). Menurutnya, AMT lebih ingin menjamin setidaknya setiap korporasi membayar ‘suatu nilai minimum pajak’ pada negara.

Baca Juga:
Mau Ikut Webinar ADIT Asia Tenggara? Profesional DDTC Jadi Pembicara

AMT juga dapat menjadi alat pencegahan penggerusan basis pajak. Sebab, AMT memakai dasar pengenaan pajak alternative (alternative tax base) yang lebih sulit dimanipulasi melalui perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax planning).

Kartika juga menguraikan analisis kebijakan AMT berdasarkan teori William Dunn. Dia menyebut terdapat lima fase yang dianalisis. Pertama, dari sisi agenda setting, memang sudah saatnya ada perubahan radikal pada UU PPh termasuk menerapkan AMT.

Kedua, dari sisi formulasi kebijakan, hasil analisis menunjukkan Rancangan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sudah sejalan dengan imbauan pedoman global karena memiliki permasalahan menahun yang sama dengan negara lain.

Baca Juga:
Babak Baru Pajak Internasional, Perusahaan Multinasional Perlu Bersiap

Ketiga, dari sisi adopsi kebijakan/legitimasi kebijakan, wacana kebijakan AMT sudah sejalan dengan ketentuan PPh dalam UU Cipta Kerja. Keempat, dari sisi implementasi kebijakan, perubahan materi AMT bersinggungan dengan Pasal 28 UU PPh mengenai kredit pajak.

Kelima, dari sisi penilaian/evaluasi kebijakan, penerapan AMT memerlukan peraturan penunjang yang jelas sehingga mudah diimplementasikan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengubah kelemahan AMT agar menjadi keunggulan.

Kendati sepakat dengan penerapan AMT, Kartika menekankan empat hal yang perlu diperhatikan antara lain aturan yang jelas antara PPh minimum dan fasilitas PPh yang berkaitan dengan modal asing, ruang lingkup AMT, sosialisasi, serta pengawasan pelaksanaan AMT.

Baca Juga:
Berbagai Tantangan yang Bakal Timbul dari Implementasi 2 Pilar OECD

“Penerapan AMT ini tidak overlapping, tetapi justru saling melengkapi dan menguatkan aturan yang sudah ada, juga yang akan datang contohnya seperti general anti-avoidance rule (GAAR),” ujarnya dalam webinar yang dihadiri oleh 611 orang.

Dalam kesempatan yang sama, Kartika juga menjelaskan tentang latar belakang penerapan AMT, bagaimana rencana AMT dalam RUU KUP beserta ilustrasi perhitungannya, dan bagaimana penerapan AMT di negara lain.

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

19 Agustus 2021 | 13:40 WIB

Terimakasih atas penjelasannya

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 07 Maret 2024 | 17:07 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Webinar SP2DK: Kunci Memitigasi Risiko & Kepatuhan Pajak yang Efektif

Kamis, 22 Februari 2024 | 09:45 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Lagi, Profesional DDTC Raih Sertifikasi Internasional Bidang Pajak

Kamis, 15 Februari 2024 | 17:02 WIB AGENDA PAJAK

Mau Ikut Webinar ADIT Asia Tenggara? Profesional DDTC Jadi Pembicara

Rabu, 31 Januari 2024 | 09:15 WIB DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

Pahami Aturan Baru Pemotongan PPh 21 dan Contoh Kasus di Webinar Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?