Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Alternative Minimum Tax Tidak Akan Tumpang Tindih Aturan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Alternative Minimum Tax Tidak Akan Tumpang Tindih Aturan Pajak

Dosen Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Kartika Putri Kumalasari saat memberikan paparan dalam webinar Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia, Rabu (18/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Penerapan pajak penghasilan (PPh) minimum atau alternative minimum tax (AMT) dinilai tidak bersifat opsional, tetapi akan berjalan paralel dengan sistem PPh yang berlaku secara umum.

Dosen Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Kartika Putri Kumalasari menjelaskan, dalam penerapan AMT, nilai pajak terutang wajib pajak badan akan tetap dihitung baik dengan memakai rezim, baik PPh badan normal maupun AMT.

“Apabila nilai pajak terutang dari rezim normal PPh badan lebih tinggi dari hasil perhitungan rezim AMT, otoritas menggunakan nilai pajak terutang dari rezim normal. Hal ini pun berlaku sebaliknya,” katanya dalam webinar Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia, Rabu (18/8/2021).

Baca Juga: Webinar Perpajakan.id bagi WP dalam Menghadapi Tahun 2022, Gratis!

Namun, lanjut Kartika, rezim AMT memperkenankan adanya carry over guna menjamin keadilan dan mencegah pemajakan yang berlebihan. Artinya, selisih pembayaran pajak rezim AMT dengan rezim normal dapat dijadikan pengurang pajak terutang dalam perhitungan pajak mekanisme normal periode setelahnya.

“Maksud AMT hanya ingin memitigasi. Walaupun dibilangnya rugi, tetapi setidaknya perusahaan tetap memberikan sesuatu pada negara. Tidak semua yang rugi dikenakan AMT, tetapi akan dilihat kerugiannya, natural ataukah hanya untuk menghindari pajak,” ujarnya.

Kartika menjelaskan AMT tidak bersifat menguji atau menelusuri detail transaksi yang ditengarai berisiko base erosion and profit shifting (BEPS). Menurutnya, AMT lebih ingin menjamin setidaknya setiap korporasi membayar ‘suatu nilai minimum pajak’ pada negara.

Baca Juga: Masih Ragu Ikut PPS? Gabung Diskusi Ini Bersama Pakarnya

AMT juga dapat menjadi alat pencegahan penggerusan basis pajak. Sebab, AMT memakai dasar pengenaan pajak alternative (alternative tax base) yang lebih sulit dimanipulasi melalui perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax planning).

Kartika juga menguraikan analisis kebijakan AMT berdasarkan teori William Dunn. Dia menyebut terdapat lima fase yang dianalisis. Pertama, dari sisi agenda setting, memang sudah saatnya ada perubahan radikal pada UU PPh termasuk menerapkan AMT.

Kedua, dari sisi formulasi kebijakan, hasil analisis menunjukkan Rancangan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sudah sejalan dengan imbauan pedoman global karena memiliki permasalahan menahun yang sama dengan negara lain.

Baca Juga: Sambut Tahun Pajak 2022 dengan DDTC Tax Weeks, Ada 3 Webinar Gratis!

Ketiga, dari sisi adopsi kebijakan/legitimasi kebijakan, wacana kebijakan AMT sudah sejalan dengan ketentuan PPh dalam UU Cipta Kerja. Keempat, dari sisi implementasi kebijakan, perubahan materi AMT bersinggungan dengan Pasal 28 UU PPh mengenai kredit pajak.

Kelima, dari sisi penilaian/evaluasi kebijakan, penerapan AMT memerlukan peraturan penunjang yang jelas sehingga mudah diimplementasikan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengubah kelemahan AMT agar menjadi keunggulan.

Kendati sepakat dengan penerapan AMT, Kartika menekankan empat hal yang perlu diperhatikan antara lain aturan yang jelas antara PPh minimum dan fasilitas PPh yang berkaitan dengan modal asing, ruang lingkup AMT, sosialisasi, serta pengawasan pelaksanaan AMT.

Baca Juga: Simak Video: PPS Telah Dimulai dan Penerimaan Pajak Penuhi Target 100%

“Penerapan AMT ini tidak overlapping, tetapi justru saling melengkapi dan menguatkan aturan yang sudah ada, juga yang akan datang contohnya seperti general anti-avoidance rule (GAAR),” ujarnya dalam webinar yang dihadiri oleh 611 orang.

Dalam kesempatan yang sama, Kartika juga menjelaskan tentang latar belakang penerapan AMT, bagaimana rencana AMT dalam RUU KUP beserta ilustrasi perhitungannya, dan bagaimana penerapan AMT di negara lain.

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (rig)

Baca Juga: 43 Aturan Turunan UU HPP Disiapkan, Ini Catatan Penting November 2021

Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, RUU KUP, alternative minimum tax

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:40 WIB
Terimakasih atas penjelasannya
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Desember 2021 | 16:21 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY

Webinar Gratis Kolaborasi UNP & DDTC Academy Bahas PPh 2022, Tertarik?

Kamis, 09 Desember 2021 | 17:03 WIB
WEBINAR PKN STAN

UU HPP Jadi Pilar Perpajakan Pascapandemi, Begini Siasat Pemerintah

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP