ISRAEL

Airbnb Terancam Kena Pajak Tinggi, Ini Penyebabnya

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 November 2018 | 17:08 WIB
Airbnb Terancam Kena Pajak Tinggi, Ini Penyebabnya

Ilustrasi (Foto: Wall Street Journal)

TEL AVIV, DDTCNews – Pemerintah Israel akan mengenakan pajak lebih tinggi terhadap perusahaan pariwisata raksasa asal Amerika Serikat (AS) Airbnb. Kebijakan ini sebagai akibat dari perusahaan yang menerbitkan kebijakan diskriminatif terhadap warga Israel.

Menteri Pariwisata Israel Yariv Levin meminta agar Airbnb menghapus kebijakan diskriminatif yang diarahkan kepada warga Israel. Menurutnya pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi merupakan suatu balasan pemerintah terhadap kebijakan diskriminatif yang diterbitkan oleh Airbnb.

“Jika Airbnb memiliki kebijakan diskriminatif terhadap warga Israel. Maka pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih tinggi, bahkan melarang perusahaan untuk mengambil keuntungan di Israel,” katanya di Tel Aviv mengutip National Post, Senin (26/11).

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Di samping itu, pemerintah akan membatasi operasional Airbnb di pemukiman West Bank Israel. Kemudian pemerintah juga akan menerapkan gerakan yang kerap berhasil beberapa tahun belakangan ini yaitu Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap Airbnb.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum merinci jenis bisnis pariwisata yang akan dipajaki lebih tinggi. Sebelumnya, Airbnb telah berencana untuk menghapus 200 daftar pariwisata di wilayah pemukiman Tepi Barat (West Bank) Israel.

Keputusan Airbnb menghapus 200 daftar tersebut muncul setelah berkonsultasi dengan para ahli mengenai konflik antara Israel-Palestina. Airbnb dikabarkan telah mempertimbangkan berbagai dampak yang berpotensi terjadi dalam menghapus 200 daftar wisata.

Baca Juga:
Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Adapun keberhasilan gerakan BDS yang telah terjadi yaitu penghentian operasional perusahaan minuman berkarbonasi Sodastream, perusahaan konstruksi Prancis Veolia dan perusahaan telepon seluler internasional Orange.

Meski implementasi gerakan itu kerap berhasil, Levin menyadari gerakan BDS yang memberi sanksi terhadap operasional perusahaan di Tepi Barat ini telah memperburuk citra Israel. Terlebih, pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang melarang warga asing untuk memboikot Israel. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Rabu, 17 April 2024 | 11:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Imbas Konflik Iran-Israel, Bagaimana Cadangan BBM Indonesia?

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M