Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Hingga September 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Ada Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Hingga September 2021

Ilustrasi. 

PADANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat memberikan insentif penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Al Amin mengatakan kebijakan berlangsung sepanjang 15 Juli—30 September 2021. Program tersebut diselenggarakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Padang yang jatuh pada Agustus mendatang.

"Kami tidak akan memungut denda. Masyarakat hanya perlu membayarkan pajak pokoknya saja," katanya, dikutip pada Sabtu (24/7/2021).

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Al Amin mengatakan kebijakan pemutihan juga dibuat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, program tersebut berlaku atas denda keterlambatan PBB-P2 pada periode 2008-2021.

Program tersebut, lanjutnya, akan menguntungkan masyarakat yang memiliki denda karena terlambat membayar PBB-P2. Masyarakat dapat memanfaatkan insentif tersebut dengan mendatangi kantor Bapenda atau melalui sistem online.

"Kami mengajak masyarakat yang selama ini terlambat membayarkan PBB agar melakukan pembayaran," ujarnya, seperti dilansir langgam.id.

Baca Juga: Berperan Terhadap Penerimaan, Juru Parkir Jadi Sasaran Pembinaan Pemda

Pada tahun ini, Pemkot Padang menargetkan PAD senilai Rp889,90 miliar tahun ini. Dari angka tersebut, sekitar Rp670,53 miliar atau 75% di antaranya disumbang pajak daerah, termasuk PBB-P2.

Pemkot Padang telah melakukan sejumlah upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Salah satunya dengan mendorong 280 petugas pajak lapangan lebih aktif menjalankan tugasnya. (kaw)

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP
Topik : Kota Padang, pemutihan pajak, PBB, PBB-P2, pajak daerah

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU HKPD Bakal Naikkan Pendapatan Daerah, Begini Perhitungan Kemenkeu

Jum'at, 17 September 2021 | 13:00 WIB
KOTA BATAM

Masih Jauh dari Target, Warga Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak PBB

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya