SUBSIDI ENERGI

Ada Elpiji 3 Kg di Dapur Masyarakat? Begini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 April 2023 | 15:22 WIB
Ada Elpiji 3 Kg di Dapur Masyarakat? Begini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja APBN 2023 pada Senin (17/4/2023). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi belanja subsidi energi per Maret 2023 didominasi pos liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Maret 2023, realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp13,7 triliun. Realisasi ini mencapai 55,9% dari belanja subsidi energi senilai Rp24,5 triliun. Adapun subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp0,8 triliun dan subsidi listrik Rp10,0 triliun.

“Ini sangat tinggi. Jadi, memang masyarakat yang di dapurnya ada LPG 3 kg itu artinya APBN hadir di dapur Anda,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (17/4/2023).

Baca Juga:
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Adapun pemanfaatan LPG 3 kg per Maret 2023 tercatat sebanyak 1,3 juta metrik ton (MT). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 6,5% bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,2 juta MT.

Sementara itu, pemanfaatan BBM sebanyak 80.300 KL atau naik 0,1% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 80.200 KL. Listrik bersubsidi tercatat dimanfaatkan 39,1 juta pelanggan atau naik 2,1% dari realisasi per Maret 2022 sebanyak 38,3 juta pelanggan.

Secara keseluruhan, total belanja subsidi energi senilai Rp24,5 triliun mengalami penurunan sekitar 24,6% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp32,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan penurunan itu lebih banyak dipengaruhi harga minyak.

Baca Juga:
Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

“Harga minyak [pada tahun lalu] sempat [menyentuh] US$120 dolar [per barel]. Sekarang sudah ada di level US$80-an. Makanya subsidinya mengalami penurunan,” imbuh Sri Mulyani.

Adapun subsidi energi termasuk dalam pos belanja nonkementerian/lembaga (non-K/L). Sri Mulyani mengatakan belanja non-K/L hingga Maret 2023 didominasi pengeluaran untuk melindungi masyarakat. Hal ini termasuk manfaat pensiun dan subsidi non-energi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD