Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Windfall Tax Tak Cukup, Malaysia Cari Strategi Lain Naikkan Penerimaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Windfall Tax Tak Cukup, Malaysia Cari Strategi Lain Naikkan Penerimaan

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia berencana menyiapkan sejumlah strategi untuk memperluas basis pajak pada 2023 mengingat rasio penerimaan pajak tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz mengatakan rencana pengenaan windfall tax diprediksi tidak akan menyumbang banyak penerimaan pada kas negara. Untuk itu, perlu ada strategi lainnya untuk mengerek penerimaan pajak.

"Penerapan windfall tax atau Cukai Makmur tidak terlalu efektif karena dikenakan pada pendapatan yang diperoleh perusahaan dan bukan laba bersihnya," katanya, dikutip pada Rabu (14/9/2022).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Zafrul menuturkan penerimaan pajak perlu ditingkatkan untuk memastikan pendapatan cukup untuk membiayai pembangunan negara dalam jangka panjang. Apalagi, kebutuhan belanja setelah pandemi Covid-19 bakal meningkat demi mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Saat ini, lanjutnya, rasio pajak Malaysia masih kurang dari 11,4% terhadap PDB. Menurutnya, angka itu lebih rendah dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

Pengenaan windfall tax telah diperkenalkan ketika pidato APBN 2022, tetapi belum terealisasi hingga saat ini. Kebijakan itu hanya akan berlaku satu kali, dengan menyasar perusahaan-perusahaan yang mendulang pendapatan yang besar di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Jika tidak ada aral melintang, tarif windfall tax tersebut ditetapkan sebesar 33% atau lebih tinggi dari tarif PPh badan normal di Malaysia sebesar 24%. Kebijakan ini diyakini akan mempercepat upaya konsolidasi fiskal.

"Kami akan terus mencari cara lain [untuk meningkatkan basis pajak] dan akan dimasukkan dalam APBN 2023," ujar Zafrul seperti dilansir themalaysianreserve.com.

Dia menambahkan APBN 2023 akan difokuskan pada empat bidang, yaitu kesejahteraan masyarakat, dukungan dunia usaha, pemulihan ekonomi, dan penguatan lembaga pemerintah.

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa memperkirakan pengenaan windfall tax bakal mendatangkan penerimaan senilai RM3 miliar atau Rp10,13 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : malaysia, pajak, pajak internasional, windfall tax, rasio pajak, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 18:03 WIB
PRANCIS

Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Rabu, 30 November 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN KUNINGAN

Dibantu Kades Hingga Camat, Setoran PBB dan BPHTB Akhirnya Capai 100%

Rabu, 30 November 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Rabu, 30 November 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jelang Penghapusan Data STNK, Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut