Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Warga Tak Punya Keturunan Diusulkan Bayar Pajak Lebih Tinggi

1
1

Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn. (Foto: n-tv.de)

BERLIN, DDTCNews – Menteri Kesehatan Jerman memberi usulan untuk memungut pajak lebih tinggi kepada warga yang tidak memiliki keturunan. Biaya perawatan jompo yang juga semakin meningkat menjadi salah satu penyebab usulan itu muncul.

Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn menegaskan wajib pajak akan membayar pajak lebih banyak jika berada dalam posisi tidak memiliki keturunan. Pemajakan lebih tinggi guna merawat warga yang tidak memiliki keturunan di panti jompo jelang hari tua.

“Warga yang tidak memiliki keturunan harus bayar pajak lebih banyak untuk perawatan dan asuransi pensiun. Ide ini cukup adil, mengingat layanan yang diberikan pemerintah terhadap warga tersebut cukup banyak,” katanya di Berlin melansir dw.com, Senin (12/11).

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Lebih lanjut dia menjelaskan populasi yang menua di Jerman usai perang dunia II telah menyebabkan beban yang memuncak pada sistem kesehatan dan sosial negara, karenanya pemerintah akan butuh pajak lebih besar dengan memungut lebih banyak dari warga yang tidak memiliki keturunan.

“Bagaimana kita bisa mempertahankan layanan publik maupun institusi sosial jika sepertiga penduduk berusia 60 tahun dan kurang dari seperlima penduduk di bawah 20 tahun?” tuturnya.

Namun, ide Spahn mendapat kecaman keras dari Menteri Ketenagakerjaan Hubertus Heil yang mengatakan usulan itu sangat aneh dan lebih condong menghukum warga yang tidak memiliki keturunan.

Baca Juga: Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan dengan Pajak

“Pemerintah bisa mencari jalan lain, seperti warga kaya bisa memberi sumbangan dana pensiun jauh lebih banyak sehingga warga yang tidak memiliki keturunan akan terbantu,” terang Heil.

Saat ini, warga yang tidak memiliki keturunan antara usia 23 hingga 64 sudah membayar 0,25% lebih tinggi terhadap asuransi perawatan jangka panjang dibanding dengan warga yang memiliki keturunan. (Amu)

Baca Juga: Akibat Relaksasi, Restitusi PPN Melonjak Tajam

“Warga yang tidak memiliki keturunan harus bayar pajak lebih banyak untuk perawatan dan asuransi pensiun. Ide ini cukup adil, mengingat layanan yang diberikan pemerintah terhadap warga tersebut cukup banyak,” katanya di Berlin melansir dw.com, Senin (12/11).

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Lebih lanjut dia menjelaskan populasi yang menua di Jerman usai perang dunia II telah menyebabkan beban yang memuncak pada sistem kesehatan dan sosial negara, karenanya pemerintah akan butuh pajak lebih besar dengan memungut lebih banyak dari warga yang tidak memiliki keturunan.

“Bagaimana kita bisa mempertahankan layanan publik maupun institusi sosial jika sepertiga penduduk berusia 60 tahun dan kurang dari seperlima penduduk di bawah 20 tahun?” tuturnya.

Namun, ide Spahn mendapat kecaman keras dari Menteri Ketenagakerjaan Hubertus Heil yang mengatakan usulan itu sangat aneh dan lebih condong menghukum warga yang tidak memiliki keturunan.

Baca Juga: Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan dengan Pajak

“Pemerintah bisa mencari jalan lain, seperti warga kaya bisa memberi sumbangan dana pensiun jauh lebih banyak sehingga warga yang tidak memiliki keturunan akan terbantu,” terang Heil.

Saat ini, warga yang tidak memiliki keturunan antara usia 23 hingga 64 sudah membayar 0,25% lebih tinggi terhadap asuransi perawatan jangka panjang dibanding dengan warga yang memiliki keturunan. (Amu)

Baca Juga: Akibat Relaksasi, Restitusi PPN Melonjak Tajam
Topik : berita pajak internasional, kebijakan pajak, jerman
artikel terkait
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Juni 2016 | 10:18 WIB
SPANYOL
Kamis, 23 Juni 2016 | 10:06 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA