Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Warga Tak Punya Keturunan Diusulkan Bayar Pajak Lebih Tinggi

1
1

Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn. (Foto: n-tv.de)

BERLIN, DDTCNews – Menteri Kesehatan Jerman memberi usulan untuk memungut pajak lebih tinggi kepada warga yang tidak memiliki keturunan. Biaya perawatan jompo yang juga semakin meningkat menjadi salah satu penyebab usulan itu muncul.

Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn menegaskan wajib pajak akan membayar pajak lebih banyak jika berada dalam posisi tidak memiliki keturunan. Pemajakan lebih tinggi guna merawat warga yang tidak memiliki keturunan di panti jompo jelang hari tua.

“Warga yang tidak memiliki keturunan harus bayar pajak lebih banyak untuk perawatan dan asuransi pensiun. Ide ini cukup adil, mengingat layanan yang diberikan pemerintah terhadap warga tersebut cukup banyak,” katanya di Berlin melansir dw.com, Senin (12/11).

Baca Juga: Jerman Harapkan Kesepakatan Pajak Minimum untuk Perusahaan Digital

Lebih lanjut dia menjelaskan populasi yang menua di Jerman usai perang dunia II telah menyebabkan beban yang memuncak pada sistem kesehatan dan sosial negara, karenanya pemerintah akan butuh pajak lebih besar dengan memungut lebih banyak dari warga yang tidak memiliki keturunan.

“Bagaimana kita bisa mempertahankan layanan publik maupun institusi sosial jika sepertiga penduduk berusia 60 tahun dan kurang dari seperlima penduduk di bawah 20 tahun?” tuturnya.

Namun, ide Spahn mendapat kecaman keras dari Menteri Ketenagakerjaan Hubertus Heil yang mengatakan usulan itu sangat aneh dan lebih condong menghukum warga yang tidak memiliki keturunan.

Baca Juga: Genjot Anggaran, Menkeu Usul Cukai Tembakau Dikerek

“Pemerintah bisa mencari jalan lain, seperti warga kaya bisa memberi sumbangan dana pensiun jauh lebih banyak sehingga warga yang tidak memiliki keturunan akan terbantu,” terang Heil.

Saat ini, warga yang tidak memiliki keturunan antara usia 23 hingga 64 sudah membayar 0,25% lebih tinggi terhadap asuransi perawatan jangka panjang dibanding dengan warga yang memiliki keturunan. (Amu)

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin

“Warga yang tidak memiliki keturunan harus bayar pajak lebih banyak untuk perawatan dan asuransi pensiun. Ide ini cukup adil, mengingat layanan yang diberikan pemerintah terhadap warga tersebut cukup banyak,” katanya di Berlin melansir dw.com, Senin (12/11).

Baca Juga: Jerman Harapkan Kesepakatan Pajak Minimum untuk Perusahaan Digital

Lebih lanjut dia menjelaskan populasi yang menua di Jerman usai perang dunia II telah menyebabkan beban yang memuncak pada sistem kesehatan dan sosial negara, karenanya pemerintah akan butuh pajak lebih besar dengan memungut lebih banyak dari warga yang tidak memiliki keturunan.

“Bagaimana kita bisa mempertahankan layanan publik maupun institusi sosial jika sepertiga penduduk berusia 60 tahun dan kurang dari seperlima penduduk di bawah 20 tahun?” tuturnya.

Namun, ide Spahn mendapat kecaman keras dari Menteri Ketenagakerjaan Hubertus Heil yang mengatakan usulan itu sangat aneh dan lebih condong menghukum warga yang tidak memiliki keturunan.

Baca Juga: Genjot Anggaran, Menkeu Usul Cukai Tembakau Dikerek

“Pemerintah bisa mencari jalan lain, seperti warga kaya bisa memberi sumbangan dana pensiun jauh lebih banyak sehingga warga yang tidak memiliki keturunan akan terbantu,” terang Heil.

Saat ini, warga yang tidak memiliki keturunan antara usia 23 hingga 64 sudah membayar 0,25% lebih tinggi terhadap asuransi perawatan jangka panjang dibanding dengan warga yang memiliki keturunan. (Amu)

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin
Topik : berita pajak internasional, kebijakan pajak, jerman
artikel terkait
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS