Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Whistleblowers Dapat Imbalan Uang dari Otoritas Pajak

0
0

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Otoritas pajak inggris (HMRC) telah mengeluarkan biaya sebanyak 343.500 pound sterling (Rp6,39 miliar) pada 2017—2018 untuk para pemberi informasi (whistleblowers). Informasi tersebut terkait adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kepala National Audit Office (NAO) Sir Amyas Morse menjelaskan pembayaran tersebut dialokasikan dari anggaran pengeluaran operasional Layanan Risiko dan Intelijen HMRC, sebuah unit otoritas pajak yang membidangi kepatuhan pelanggan dan investigasi kriminal.

“HMRC diberi kewenangan oleh hukum untuk memberi imbalan finansial kepada para pemberi informasi yang membantu otoritas memerangi praktik penipuan maupun penggelapan pajak,” paparnya seperti dikutip pada Jumat (3/5/2019).

Baca Juga: Bersaing dengan Toko Online, Peritel Minta Insentif

Pembayaran itu tidak dilaporkan dalam akun tahunan HMRC karena jumlah yang diberikan tidak dianggap sebagai metrik kinerja utama. Namun, menurutnya HMRC akan secara rutin mengungkapkan pembayaran atas permintaan parlemen dalam hal kebebasan informasi dan korespondensi.

Juru bicara HMRC menyatakan mayoritas wajib pajak pemberi informasi kepada otoritas kerap tidak berharap adanya pemberian imbalan finansial sedikitpun. Namun, HMRC berhak memberi imbalan atas informasi yang cukup berharga.

“Akan ada kesempatan bagi HMRC untuk memberi imbalan kepada individu atas informasi yang diberikan. Pemberian imbalan adalah kebijakan HMRC,” demikian pernyataan HMRC terkait pemberian imbalan kepada whistleblowers.

Baca Juga: Muncul Desakan Penerapan Pajak atas Kalori

Dalam mengatasi berbagai persoalan ini, HMRC memprioritaskan wajib pajak yang mencoba menipu sistem melalui dengan menghindari pajak dan mengklaim manfaat. Otoritas berkomitmen untuk memastikan sistem pajak yang lebih adil dan efisien pada tahun-tahun mendatang.

“Adalah prioritas utama bagi kami dan kami berkomitmen untuk memastikan sistem pajak beroperasi secara adil dan efisien,” imbuh HMRC.

Hingga saat ini, pemberian imbalan 5.000 pound sterling disahkan oleh pejabat senior, hingga 10.000 pound sterling disahkan oleh pegawai negeri sipil Kelas 7. Wakil direktur dan direktur harus menandatangani pemberian imbalan masing-masing 100.000 pound sterling dan 250.000 pound sterling.

Baca Juga: Setelah Prancis, Giliran Inggris yang Diancam AS

Sementara itu, pembayaran secara finansial melebihi 250.000 pound sterling harus disetujui di tingkat direktur umum. Pembayaran diperbolehkan berdasarkan Bagian 26 dalam Commissioners for Revenue and Customs Act 2005.

“HMRC diberi kewenangan oleh hukum untuk memberi imbalan finansial kepada para pemberi informasi yang membantu otoritas memerangi praktik penipuan maupun penggelapan pajak,” paparnya seperti dikutip pada Jumat (3/5/2019).

Baca Juga: Bersaing dengan Toko Online, Peritel Minta Insentif

Pembayaran itu tidak dilaporkan dalam akun tahunan HMRC karena jumlah yang diberikan tidak dianggap sebagai metrik kinerja utama. Namun, menurutnya HMRC akan secara rutin mengungkapkan pembayaran atas permintaan parlemen dalam hal kebebasan informasi dan korespondensi.

Juru bicara HMRC menyatakan mayoritas wajib pajak pemberi informasi kepada otoritas kerap tidak berharap adanya pemberian imbalan finansial sedikitpun. Namun, HMRC berhak memberi imbalan atas informasi yang cukup berharga.

“Akan ada kesempatan bagi HMRC untuk memberi imbalan kepada individu atas informasi yang diberikan. Pemberian imbalan adalah kebijakan HMRC,” demikian pernyataan HMRC terkait pemberian imbalan kepada whistleblowers.

Baca Juga: Muncul Desakan Penerapan Pajak atas Kalori

Dalam mengatasi berbagai persoalan ini, HMRC memprioritaskan wajib pajak yang mencoba menipu sistem melalui dengan menghindari pajak dan mengklaim manfaat. Otoritas berkomitmen untuk memastikan sistem pajak yang lebih adil dan efisien pada tahun-tahun mendatang.

“Adalah prioritas utama bagi kami dan kami berkomitmen untuk memastikan sistem pajak beroperasi secara adil dan efisien,” imbuh HMRC.

Hingga saat ini, pemberian imbalan 5.000 pound sterling disahkan oleh pejabat senior, hingga 10.000 pound sterling disahkan oleh pegawai negeri sipil Kelas 7. Wakil direktur dan direktur harus menandatangani pemberian imbalan masing-masing 100.000 pound sterling dan 250.000 pound sterling.

Baca Juga: Setelah Prancis, Giliran Inggris yang Diancam AS

Sementara itu, pembayaran secara finansial melebihi 250.000 pound sterling harus disetujui di tingkat direktur umum. Pembayaran diperbolehkan berdasarkan Bagian 26 dalam Commissioners for Revenue and Customs Act 2005.

Topik : Inggris, whistleblowers, penghindaran pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA