BERITA TERKINI
MATARAM, DDTCNews – Pemerintah Kota Mataram akan mencabut peraturan daerah (perda) tentang pajak sarang burung walet karena dinilai tidak potensial menjadi pajak daerah. Hal ini disampaikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram yang akan segera melakukan kajian atas rencana pencabutan tersebut.
Kepala BKD Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan telah membentuk tim untuk mengkaji rencana tersebut dengan melibatkan akademisi, pakar ekonomi dan unsur lainnya agar bisa melakukan kajian secara detail sehingga usulan tersebut tidak menyalahi ketentuan yang ada.
“Untuk mengkaji pencabutan perda tentang pajak sarang burung walet, kami akan membentuk tim yang akan melibatkan pihak luar. Kami tidak ingin setelah perda dicabut ternyata sarang burung walet potensial menjadi pajak daerah. Karena itu, kajian akan kami lakukan secara detail dan menyeluruh,” katanya, Jumat (27/8).
Menurutn Syakirin, tingkat kesulitan untuk penagihan pajak sarang burung walet ini cukup tinggi. Pasalnya, sejauh ini belum ada pengusaha yang mengajukan izin usaha sarang burung walet. Padahal izin usaha itu yang akan digunakan untuk menjadi dasar BKD dalam melakukan penarikan pajak.
“Jika tidak ada izin, maka penarikan pajak sama artinya menjadi tidak sah,” ujarnya.
Syakirin menambahkan pajak sarang burung walet dinilai tidak potensial karena selain belum ada pengusaha yang memiliki izin, realisasi pajak sarang burung walet dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.
Kendati target yang ditetapkan untuk pajak sarang burung walet hanya Rp5 juta, namun target tersebut tidak pernah tercapai bahkan realisasinya sangat kecil.
“Untuk tahun ini, dari Januari sampai sekarang realisasinya masih nol dari target Rp5 juta. Sementara untuk tahun lalu realisasinya hanya sekitar Rp100 ribu,” pungkasnya.
