Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri (ULN) pemerintah pada kuartal IV/2021 mencapai US$200,2 miliar, setara Rp2.871,8 triliun (kurs Rp14.345 per dolar AS). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yakni US$205,5 miliar.
Kondisi tersebut menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 3% year on year (yoy), setelah tumbuh 4,1% yoy pada kuartal III/2021.
“Penurunan ULN pemerintah terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo dan pelunasan sebagian pokok pinjaman di kuartal IV/2021,” kata kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (15/2/2022).
Lebih lanjut, Erwin memaparkan hingga akhir 2021, pemanfaatan ULN pemerintah ikut mendukung kinerja pemerintah pada sektor administrasi, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9% dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,2% dan sektor jasa pendidikan 16,5%. Lalu, sektor konstruksi 15,5%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,1%.
“Dilihat dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah kuartal IV/2021 relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.
Secara umum, ULN Indonesia pada akhir kuartal IV/2021 senilai US$415,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya yakni US$424,0 miliar.
Secara tahunan, posisi ULN kuartal IV/2021 turun 0,4% yoy. Padahal pada kuartal III/2021 tumbuh 3,8% yoy.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta,” kata Erwin. (sap)