Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Urgensi Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

A+
A-
0
A+
A-
0
Urgensi Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. 

JAKARTA, DDTCNews – Revisi atas Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinilai perlu untuk menjawab tantangan, terutama terkait dengan penghindaran pajak, pada masa mendatang.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan revisi UU KUP yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 harus menjadi landasan hukum untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak.

"Salah satu contoh, banyak perusahaan sedang dan menengah yang dari tahun ke tahun terus-menerus menyatakan rugi tapi eksis terus. Ini harus jadi pemikiran dalam revisi UU KUP nanti," ujar Said dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Urgensi Pembentukan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Menurut Said, Ditjen Pajak (DJP) harus memiliki kalkulasi yang jelas mengenai jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Dia mengatakan masih banyak wajib pajak terutama, orang pribadi nonkaryawan dan badan, yang belum patuh.

Bila ditilik lebih lanjut, terutama pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan dan wajib pajak badan, Said mengatakan kepatuhan kedua jenis wajib pajak tersebut pada 2019 masih rendah karena hanya 52%.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, jumlah wajib pajak tercatat mencapai 44 juta wajib pajak. Jumlah itu lebih banyak dari posisi pada 2015 yang sebanyak 31 juta wajib pajak.

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Said mengapresiasi upaya DJP meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Namun, jumlah wajib pajak terdaftar masih tetap jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah pekerja di Indonesia, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 128,4 juta per Agustus 2020. Selain itu, data BPS juga menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 67,4 juta.

“Benar tidak semua skala usaha dan orang pribadi penghasilannya termasuk kategori penghasilan kena pajak. Namun, jika melihat data yang ada sangat kontras antara total wajib pajak dengan jumlah pekerja ditambah pelaku UMKM kita. Masih terjadi gap yang begitu lebar," ujar Said.

Berkaca pada shortfall – selisih kurang realisasi dan target – penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir dan kewajiban pemerintah untuk mengembalikan defisit ke level 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023, sambungnya, revisi UU KUP adalah agenda prioritas dan mendesak.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

"Pada 2023, pemerintah harus masuk kembali ke APBN normal dengan defisit 3%. Artinya, APBN 2022 bagi kami adalah APBN transisi untuk soft landing menuju 2023. Pada titik inilah perlu revisi terhadap UU KUP kita," ujar Said. (kaw)

Topik : UU KUP, Banggar DPR, DPR, Ditjen Pajak, DJP, penghindaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak