Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Urgensi Reformasi Sistem Perpajakan Passive Income

A+
A-
21
A+
A-
21
Urgensi Reformasi Sistem Perpajakan Passive Income

BERDASARKAN dasar pengenaan pajaknya, penghasilan orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final (PPh Final) dan penghasilan yang dikenakan pajak nonfinal (PPh Nonfinal).

PPh Final atau PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan langsung dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang umumnya bersifat pasif (passive income). Sementara itu, PPh Non-Final seperti upah dan gaji dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan Pasal 17.

Tujuan pemerintah menetapkan PPh Final pada dasarnya untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan beban administrasi bagi wajib pajak. Akan tetapi, pemberlakuan sistem ini memicu beberapa kontroversi terkait asas keadilan bagi wajib pajak.

Pertama, tarif PPh Final pada umumnya lebih rendah daripada tarif teratas PPh Nonfinal. Contoh, tarif atas penghasilan bunga tabungan dan deposito 20%, penghasilan dividen 10%, keuntungan penjualan tanah/bangunan 5%, dan tarif atas keuntungan penjualan saham hanya 0,1%.

Semua tarif PPh Final ini di bawah tarif pajak progresif batas teratas 30%. Sistem pemungutan PPh Final juga langsung, artinya penghasilan yang dikenai PPh Final dikecualikan dalam pajak tahunan. Hal ini menyebabkan perbedaan beban pajak atas passive income dan active income.

Dengan kata lain, wajib pajak yang mayoritas penghasilannya berasal dari passive income cenderung dikenakan pajak yang relatif lebih rendah daripada wajib pajak yang penghasilannya berasal dari gaji/upah.

Kedua, PPh Final dikenakan atas passive income yang biasanya komponen terbesar sumber penghasilan wajib pajak orang kaya. Penelitian dari Tax Policy Centre (2015) mengungkapkan 75% penghasilan wajib pajak orang kaya berasal dari passive income yang dikenakan PPh Final.

Pengenaan pajak dengan tarif lebih rendah dari batas atas tarif progresif ini dapat dianggap sebagai insentif bagi wajib pajak orang kaya. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi kelas bawah dan menengah yang mayoritas penghasilannya dari gaji dan upah justru dikenakan tarif progresif.

Ketiga, aturan PPh Final sudah lama tidak diperbarui. Contoh, PPh Final atas keuntungan penjualan saham diatur Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997.

Aturan yang sudah berumur lebih dari 20 tahun tersebut dianggap sudah tidak relevan dan harus diperbarui mengikuti dengan perkembangan dunia saham yang semakin pesat selama dua dekade terakhir.

Selain itu, sistem PPh Final ini patut diduga sebagai penyebab rendahnya penerimaan pajak orang pribadi nonkaryawan di Indonesia. Karena itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi atas sistem perpajakan passive income untuk menjamin keadilan bagi seluruh lapisan wajib pajak.

Dua Alternatif
ADA paling tidak dua alternatif untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, tarif PPh Final sama dengan pajak gaji/upah. Praktik ini dilakukan di Australia, Belarusia, Denmark, Italia, Korea, Luksemburg, Selandia Baru, Norwegia, Paraguay, Romaia, Rwanda, Taiwan, Thailand, dan Venezuela.

Salah satu komponen dalam penghitungan taxable income yang terkena tarif progresif adalah capital gain (PwC, 2020). Dengan sistem ini, diharapkan ada peningkatan penerimaan pajak dari passive income yang mayoritas diperoleh wajib pajak orang kaya.

Namun, perubahan sistem ini akan menambah risiko penghindaran pajak karena pajak passive income tidak langsung dipotong pemberi penghasilan, tetapi dilapor dan disetorkan sendiri wajib pajak bersangkutan melalui pelaporan SPT Tahunan.

Kedua, menaikkan tarif PPh Final atas passive income sehingga tidak jauh berbeda dengan tarif yang dikenakan atas penghasilan nonfinal. Hal ini patut dipertimbangkan karena tarif PPh Final di Indonesia terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

Jepang misalnya memiliki PPh Final dengan tarif 20,315% atas keuntungan penjualan saham dan 39,63% atas keuntungan penjualan properti, Finlandia (34%), Irlandia (33%), dan Malaysia (30%) atas keuntungan penjualan properti (PwC, 2020).

Reformasi sistem perpajakan atas passive income perlu menjadi pertimbangan tidak hanya untuk menjamin asas keadilan bagi seluruh lapisan wajib pajak, tetapi juga untuk meningkatkan penerimaan pajak mengingat besarnya kebutuhan belanja guna membiayai pemulihan ekonomi nasional.

Terlebih lagi, pajak atas orang kaya merupakan salah satu sektor yang masih berpotensi digali pada masa pandemi ini guna meningkatkan kontribusi mereka dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai dengan prinsip those with the broadest shoulders should bear the greatest burden.

(Disclaimer)
Topik : opini pajak, passive income, reformasi pemajakan passive income

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Khalif Zaidan

Senin, 31 Mei 2021 | 17:17 WIB
Mungkin bisa dibahas lebih luas lagi bahwa pph final di Indonesia dpp nya adalah bruto bukan neto. Bisa kembali ke definisi penghasilan di Pasal 4 UU PPh. Lebih jauh, kalau dibandingkan dengan Jepang yg 20% tarifnya, kata-kata yg penulis sendiri pakai adalah "keuntungan", jadi perbandingan tersebut ... Baca lebih lanjut

SuperHero

Rabu, 26 Mei 2021 | 09:18 WIB
lol broadest shoulders should bear the greatest burden. emang WP itu superhero kok ga pegawai ditjen aja jadi superheronya? tunjangan dan gaji kalian dari pajak kok jadi hero aja?
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Februari 2021 | 11:31 WIB
OPINI PAJAK

4 Alasan Kenapa Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor Kurang Efektif

Selasa, 09 Februari 2021 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK

Tiga Alasan Kenapa Tahun Ini Insentif Lebih Dibutuhkan

Selasa, 02 Februari 2021 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK

Menakar Voluntary Tax Compliance pada UU Cipta Kerja

Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK

Mungkinkah Biaya Vaksinasi Dibebankan dalam SPT?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini