Berita
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 25 November 2020 | 17:15 WIB
PELAYANAN INVESTASI
Rabu, 25 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 25 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 180/2020
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Rabu, 25 November 2020 | 10:34 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 24 November 2020 | 10:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase
Glosarium

Upah Minimum Tidak Naik, Ini Kata Sri Mulyani Soal Cara Jaga Daya Beli

A+
A-
2
A+
A-
2
Upah Minimum Tidak Naik, Ini Kata Sri Mulyani Soal Cara Jaga Daya Beli

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tetap akan berupaya menjaga daya beli masyarakat meskipun upah minimum provinsi (UMP) tidak naik pada 2021.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengandalkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, penyaluran bansos terbukti efektif memperbaiki daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari membaiknya konsumsi produk makanan dan minuman.

"Pemerintah akan terus memperbaiki daya beli masyarakat," katanya melalui konferensi video, Selasa (27/10/2020).

Baca Juga: Sengketa Penentuan Pendapatan Administrasi Usaha Gadai Jadi Objek PPN

Sri Mulyani menilai besaran UMP yang stagnan tidak akan terlalu berdampak pada konsumsi masyarakat lantaran laju inflasi sangat rendah, bahkan deflasi dalam 3 bulan terakhir. Namun, pemerintah tetap mewaspadai risiko penurunan daya beli masyarakat akibat kebijakan tersebut.

Pemerintah, dalam UU APBN 2021, telah menganggarkan Rp110,2 triliun untuk bansos melalui program pemulihan ekonomi nasional yang senilai total Rp356,5 triliun. Beberapa bansos yang dipastikan berlanjut hingga tahun depan misalnya program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, kartu prakerja, serta subsidi gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat tanpa mengganggu neraca keuangan perusahaan yang juga membutuhkan dukungan agar pulih pascapandemi.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Fasilitas Fiskal Proyek KPBU

"Itu yang dipakai instrumen fiskalnya untuk membantu sehingga perusahaan tetap bertahan atau bangkit kembali tapi masyarakat dan pekerja tetap bisa dijaga daya belinya," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap kebijakan UMP yang tidak naik mampu membantu pelaku usaha mempertahankan bisnisnya. Dengan demikian, mereka tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merilis surat edaran yang meminta para gubernur menetapkan nilai UMP 2021 sama dengan tahun ini karena pandemi Covid-19. Kebijakan itu menjadi jalan tengah yang harus diambil untuk melindungi pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Simak artikel ‘Soal Upah Minimum 2021, Ini Surat Edaran Menaker pada Para Gubernur’.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Diproyeksi Tidak Capai Target, Ini Kata Pakar

Kebijakan itu juga didasarkan pada kajian mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional mengenai dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Kajian itu menunjukkan pandemi telah menurunkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam pembayaran upah. (kaw)

Topik : upah, upah minimum provinsi, UMP, Sri Mulyani, bansos, PEN, virus Corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 23 November 2020 | 18:09 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 23 November 2020 | 17:53 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 23 November 2020 | 17:51 WIB
KEBIJAKAN PRESIDEN
Senin, 23 November 2020 | 17:32 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 25 November 2020 | 17:15 WIB
PELAYANAN INVESTASI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 25 November 2020 | 16:22 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 180/2020
Rabu, 25 November 2020 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 15:32 WIB
KEUANGAN NEGARA