Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Transparansi Jadi Momentum Bagi WP Dapat Kepastian Pajak

2
2

Managing Partner DDTC dalam seminar nasional bertajuk ‘Peran Automatic Exchange of Information dalam Meningkatkan Performa Perpajakan Nasional’ di Kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Rabu (24/4/2019).

TANGERANG SELATAN, DDTCNews – Transparansi di sektor pajak menjadi momentum bagi wajib pajak untuk mendapatkan kepastian dalam sistem pajak. Pada saat yang bersamaan, transparansi ini akan makin mendorong terwujudnya paradigma kepatuhan kooperatif (cooperative compliance).

Hal ini diungkapkan Managing Partner DDTC Darussalam dalam seminar nasional bertajuk ‘Peran Automatic Exchange of Information dalam Meningkatkan Performa Perpajakan Nasional’ di Kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, kepatuhan kooperatif pada dasarnya mempertukarkan transparansi dengan kepastian. Wajib pajak (WP) terbuka kepada otoritas pajak. Pada saat yang bersamaan, otoritas pajak memberi kepastian dengan mencegah timbulnya sengketa berlarut-larut atau tidak berujung pada pengadilan.

Baca Juga: DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis

“Akibatnya, biaya kepatuhan (cost of compliance) juga akan semakin menurun,” tegasnya dalam seminar nasional yang menjadi bagian dari Pekan Raya Perpajakan Nasional (PRPN) 2019 tersebut.

Darussalam mengungkapkan tidak ada definisi yang universal terkait kepatuhan kooperatif. Namun, secara singkat, kepatuhan kooperatif merupakan sebuah hubungan yang mendukung kolaborasi dan lebih berdasarkan rasa saling percaya. Ada tiga pilar dasar pembentuk kepatuhan kooperatif, yakni rasa saling percaya, transparansi, dan pengertian.

Bagaimanapun, kehadiran informasi (hasil transparansi) membuat upaya untuk menguji kepatuhan pajak semakin mudah. Dengan demikian, ketergantungan dari mekanisme withholding tax seharusnya bisa dikurangi dan pemerintah bisa melakukan pemungutan pajak dengan lebih efektif.

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

Dalam seminar yang bekerja sama dengan DDTC ini, Darussalam juga memaparkan tiga fenomena yang mendorong terwujudnya transparansi di sektor pajak. Pertama, keinginan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperoleh data dan informasi tentang profil dan kegiatan ekonomi WP.

Hal ini sering berkaitan dengan masalah shadow economy serta penghindaran dan pengelakan pajak. Upaya untuk memperoleh data ini juga dipengaruhi oleh sistem self assessment, akses informasi keuangan oleh otoritas pajak, dan berbagai kebijakan yang berdiri di atas elemen transparansi.

Kedua, tren kerja sama global di bidang pajak dan kejahatan keuangan. Beberapa diantaranya adalah Proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD, proyek pertukaran informasi (spontaneous, by request, dan automatic), serta kerja sama untuk melawan pencucian uang yang diinisiasi Financial Action Task-Force (FATF).

Baca Juga: Hingga Akhir Oktober 2019, Jumlah Anggota Mencapai 135 Yurisdiksi

Ketiga, penggunaan teknologi. Otoritas pajak di berbagai negara semakin banyak menggunakan teknologi untuk mendorong kepatuhan. Penekanan diberikan pada pengumpulan dan pengelolaan data pajak. Ini digunakan untuk mematikan pembayaran pajak dengan benar dan mendeteksi tax fraud.

Selain itu, teknologi juga membuat transparansi data dari WP ke otoritas pajak lebih dapat dilindungi. Pada saat yang bersamaan, teknologi akan membuat informasi tersedia dengan mudah sehingga bisa diakses dalam waktu yang cepat (real time).

Dalam seminar nasional yang dibuka langsung oleh Kepala BPPK Rionald Silaban, Menko Perekonomian Darmin Nasution pun hadir dan memberikan paparan terkait paket kebijakan ekonomi Indonesia di bidang perpajakan. Dia pun memaparkan beberapa tantangan dan upaya pemerintah untuk merespons masifnya perkembangan ekonomi digital, tidak terkecuali dalam konteks perpajakan.

Baca Juga: Kemenkeu Sebar 622 Lulusan PKN STAN ke 32 Kementerian/Lembaga

Selain itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh juga hadir. Dia memberikan paparan mengenai perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam setahun terakhir.

Dalam konteks penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI), Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati juga hadir sebagai pembicara. Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto dan Dosen Pajak PKN STAN Ferry Irawan hadir sebagai moderator.

Sekadar informasi, selain seminar nasional perpajakan yang menggandeng DDTC ini, ada serangkaian agenda lain dalam PRPN 2019. Salah satunya adalah High School Tax Competition (HSTC) & Kompetisi Debat Pajak Nasional (KDPN). Ada pula Youth Tax Summit. (kaw)

Baca Juga: Ini 2 Tantangan Dasar Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Menurutnya, kepatuhan kooperatif pada dasarnya mempertukarkan transparansi dengan kepastian. Wajib pajak (WP) terbuka kepada otoritas pajak. Pada saat yang bersamaan, otoritas pajak memberi kepastian dengan mencegah timbulnya sengketa berlarut-larut atau tidak berujung pada pengadilan.

Baca Juga: DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis

“Akibatnya, biaya kepatuhan (cost of compliance) juga akan semakin menurun,” tegasnya dalam seminar nasional yang menjadi bagian dari Pekan Raya Perpajakan Nasional (PRPN) 2019 tersebut.

Darussalam mengungkapkan tidak ada definisi yang universal terkait kepatuhan kooperatif. Namun, secara singkat, kepatuhan kooperatif merupakan sebuah hubungan yang mendukung kolaborasi dan lebih berdasarkan rasa saling percaya. Ada tiga pilar dasar pembentuk kepatuhan kooperatif, yakni rasa saling percaya, transparansi, dan pengertian.

Bagaimanapun, kehadiran informasi (hasil transparansi) membuat upaya untuk menguji kepatuhan pajak semakin mudah. Dengan demikian, ketergantungan dari mekanisme withholding tax seharusnya bisa dikurangi dan pemerintah bisa melakukan pemungutan pajak dengan lebih efektif.

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

Dalam seminar yang bekerja sama dengan DDTC ini, Darussalam juga memaparkan tiga fenomena yang mendorong terwujudnya transparansi di sektor pajak. Pertama, keinginan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperoleh data dan informasi tentang profil dan kegiatan ekonomi WP.

Hal ini sering berkaitan dengan masalah shadow economy serta penghindaran dan pengelakan pajak. Upaya untuk memperoleh data ini juga dipengaruhi oleh sistem self assessment, akses informasi keuangan oleh otoritas pajak, dan berbagai kebijakan yang berdiri di atas elemen transparansi.

Kedua, tren kerja sama global di bidang pajak dan kejahatan keuangan. Beberapa diantaranya adalah Proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD, proyek pertukaran informasi (spontaneous, by request, dan automatic), serta kerja sama untuk melawan pencucian uang yang diinisiasi Financial Action Task-Force (FATF).

Baca Juga: Hingga Akhir Oktober 2019, Jumlah Anggota Mencapai 135 Yurisdiksi

Ketiga, penggunaan teknologi. Otoritas pajak di berbagai negara semakin banyak menggunakan teknologi untuk mendorong kepatuhan. Penekanan diberikan pada pengumpulan dan pengelolaan data pajak. Ini digunakan untuk mematikan pembayaran pajak dengan benar dan mendeteksi tax fraud.

Selain itu, teknologi juga membuat transparansi data dari WP ke otoritas pajak lebih dapat dilindungi. Pada saat yang bersamaan, teknologi akan membuat informasi tersedia dengan mudah sehingga bisa diakses dalam waktu yang cepat (real time).

Dalam seminar nasional yang dibuka langsung oleh Kepala BPPK Rionald Silaban, Menko Perekonomian Darmin Nasution pun hadir dan memberikan paparan terkait paket kebijakan ekonomi Indonesia di bidang perpajakan. Dia pun memaparkan beberapa tantangan dan upaya pemerintah untuk merespons masifnya perkembangan ekonomi digital, tidak terkecuali dalam konteks perpajakan.

Baca Juga: Kemenkeu Sebar 622 Lulusan PKN STAN ke 32 Kementerian/Lembaga

Selain itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh juga hadir. Dia memberikan paparan mengenai perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam setahun terakhir.

Dalam konteks penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI), Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati juga hadir sebagai pembicara. Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto dan Dosen Pajak PKN STAN Ferry Irawan hadir sebagai moderator.

Sekadar informasi, selain seminar nasional perpajakan yang menggandeng DDTC ini, ada serangkaian agenda lain dalam PRPN 2019. Salah satunya adalah High School Tax Competition (HSTC) & Kompetisi Debat Pajak Nasional (KDPN). Ada pula Youth Tax Summit. (kaw)

Baca Juga: Ini 2 Tantangan Dasar Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital
Topik : PRPN, PKN STAN, kepatuhan kooperatif, transparansi pajak, BEPS, AEoI
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 13 November 2019 | 18:03 WIB
TURKI
Rabu, 13 November 2019 | 17:28 WIB
LOWONGAN KERJA CPNS
Rabu, 13 November 2019 | 17:18 WIB
PMK 155/2019
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK