Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tingkatkan PAD, Sektor Kepelabuhan Digarap

0
0

BALIKPAPAN, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan menggarap serius sektor usaha pelabuhan yang akan dikelola dibawah kendali pemerintah bersama perusahan daerah. Hal ini dilakukan untuk mencari sumber baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan  pemkot telah merencanakan penambahan divisi usaha untuk perusahaan daerah, yaitu khususnya untuk sektor pergudangan dan pelabuhan niaga.

“Masa Balikpapan tidak bisa punya pelabuhan sendiri? Kalau toh tidak bisa, kan bisa bermitra dengan pemilik usaha kepelabuhan. Dimulai operasional Pelabuhan Somber, mengatur regulasi ekspor komoditas jalur laut, dan lain-lain,” ujar Rahmad.

Baca Juga: Bali Bakal Terapkan Sistem Pemantauan Online Pajak Hotel & Restoran

Rencananya, pemkot juga akan membangun depo kontainer sebagai prasarana penunjang kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangu yang saat ini dikelola oleh PT Kaltim Karingau Terminal.

Dengan menggunakan depo kontainer, pemkot dapat terus memantau pergerakan distribusi dari pelabuhan hingga sampai ke pergudangan. "Alat ini memiliki peranan yang sangat penting khususnya untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor yang menggunakan kontainer," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan membenahi sarana pergudangan. Sarana pergudangan menjadi salah satu hal yang mulai menarik perhatian pemerintah karena melihat begitu pentingnya sarana ini untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan. Apalagi, sebagian besar kebutuhan warga kota Balikpapan dipasok dari luar daerah.

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

Demi memperbaiki sarana pergudangan, pemkot berjanji akan memeriksa langsung kegiatan operasional pergudangan, mulai dari distributornya hingga tenaga kerjanya. “Setelah itu kami akan sosialisasikan operasional ideal itu seperti apa,” kata Rahmad.

Hingga saat ini, seperti dikutip balikpapan.prokal.co, pemkot masih mengurus legalisasi dan perizinan yang dibutuhkan untuk pembentukan divisi baru dalam perusahaan daerah maupun untuk pemanfaatan aset pemkot guna pembangunan pelabuhan niaga. (Amu)

Baca Juga: Dorong PAD, Pendataan Wajib Pajak Dioptimalkan

“Masa Balikpapan tidak bisa punya pelabuhan sendiri? Kalau toh tidak bisa, kan bisa bermitra dengan pemilik usaha kepelabuhan. Dimulai operasional Pelabuhan Somber, mengatur regulasi ekspor komoditas jalur laut, dan lain-lain,” ujar Rahmad.

Baca Juga: Bali Bakal Terapkan Sistem Pemantauan Online Pajak Hotel & Restoran

Rencananya, pemkot juga akan membangun depo kontainer sebagai prasarana penunjang kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangu yang saat ini dikelola oleh PT Kaltim Karingau Terminal.

Dengan menggunakan depo kontainer, pemkot dapat terus memantau pergerakan distribusi dari pelabuhan hingga sampai ke pergudangan. "Alat ini memiliki peranan yang sangat penting khususnya untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor yang menggunakan kontainer," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan membenahi sarana pergudangan. Sarana pergudangan menjadi salah satu hal yang mulai menarik perhatian pemerintah karena melihat begitu pentingnya sarana ini untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan. Apalagi, sebagian besar kebutuhan warga kota Balikpapan dipasok dari luar daerah.

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

Demi memperbaiki sarana pergudangan, pemkot berjanji akan memeriksa langsung kegiatan operasional pergudangan, mulai dari distributornya hingga tenaga kerjanya. “Setelah itu kami akan sosialisasikan operasional ideal itu seperti apa,” kata Rahmad.

Hingga saat ini, seperti dikutip balikpapan.prokal.co, pemkot masih mengurus legalisasi dan perizinan yang dibutuhkan untuk pembentukan divisi baru dalam perusahaan daerah maupun untuk pemanfaatan aset pemkot guna pembangunan pelabuhan niaga. (Amu)

Baca Juga: Dorong PAD, Pendataan Wajib Pajak Dioptimalkan
Topik : pajak daerah, sektor kepelabuhan, balikpapan
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU