Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tidak Realistis, Target PBB-P2 Dipangkas

0
0

SANGATTA, DDTCNews —  Target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2016 ini turun 43%. Tercatat target penerimaan tahun 2015 lalu dipatok Rp3 miliar, namun realisasinya hanya Rp1,7 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kutim Yulianti menyatakan realisasi penerimaan tersebut menjadi dasar penetapan target tahun berikutnya. Untuk itu di tahun 2016 ini, Dispenda hanya mematok target sebesar Rp1,7 miliar.

“Hingga Juni ini, penerimaan pajak yang diserap baru Rp700 juta atau sekitar 41% dari target. Diharapkan, tahun ini bisa mencapai target, kalau sampai tidak tercapai lagi, mau tidak mau kita rasionalisasi lagi targetnya,” ujarnya.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Yulianti menghimbau masyarakat untuk segera membayar kewajiban pajaknya agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk percepatan pembangunan daerah, di mana manfaatnya akan kembali pada masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah mengupayakan peningkatan PAD dengan mengkaji potensi penerimaan pajak daerah yang ada, salah satunya pajak air permukaan. Selama ini seperti dikutip prokal.co.id, pajak air permukaan dipungut pemerintah provinsi (pemprov).

Pemkab Kutim sempat melayangkan protes pada Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) lantaran pihaknya merasa lebih berhak memajakinya. Pajak air permukaan dikenakan pada perusahaan yang memanfaatkan air dari sungai-sungai di Kutim.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Kutim merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai. Sangatta merupakan ibukota Kabupaten Kutim dengan fasilitas penunjang yang sudah memadai. Wilayah yang sebelumnya diselimuti hutan lebat ini, kini sudah mulai dipenuhi dengan pemukiman. (Amu)

“Hingga Juni ini, penerimaan pajak yang diserap baru Rp700 juta atau sekitar 41% dari target. Diharapkan, tahun ini bisa mencapai target, kalau sampai tidak tercapai lagi, mau tidak mau kita rasionalisasi lagi targetnya,” ujarnya.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Yulianti menghimbau masyarakat untuk segera membayar kewajiban pajaknya agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk percepatan pembangunan daerah, di mana manfaatnya akan kembali pada masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah mengupayakan peningkatan PAD dengan mengkaji potensi penerimaan pajak daerah yang ada, salah satunya pajak air permukaan. Selama ini seperti dikutip prokal.co.id, pajak air permukaan dipungut pemerintah provinsi (pemprov).

Pemkab Kutim sempat melayangkan protes pada Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) lantaran pihaknya merasa lebih berhak memajakinya. Pajak air permukaan dikenakan pada perusahaan yang memanfaatkan air dari sungai-sungai di Kutim.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Kutim merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai. Sangatta merupakan ibukota Kabupaten Kutim dengan fasilitas penunjang yang sudah memadai. Wilayah yang sebelumnya diselimuti hutan lebat ini, kini sudah mulai dipenuhi dengan pemukiman. (Amu)

Topik : pbbp2, pbb, kuta timur, pajak daerah
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI