Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tidak Mudah Jadi Negara Tax Haven

0
0

LONDON, DDTCNews – Sebagai tindak lanjut dari rencana Inggris keluar dari Uni Eropa, para politisi mencari berbagai cara untuk mempertahankan dominasi Inggris sebagai pusat perdagangan global (center for global capital). Salah satu idenya adalah menjadikan Inggris menjadi negara surga pajak atau tax haven.

Hiruk pikuk yang terjadi pasca 23 Juni lalu setelah hasil referendum menunjukkan Inggris meninggalkan Uni Eropa, membuat kabinet yang saat itu masih dibawah kekuasaan David Cameron menyerukan pemangkasan tarif pajak dari 20% menjadi 15%.

“Kami ingin membangun ekonomi yang kompetitif,” kata juru bicara kabinet beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Namun demikian, penerusnya, Theresa May belum menerima proposal itu sejak menjabat pada 13 Juli lalu. Sementara beberapa anggota parlemen yang pro-Brexit malah lebih ekstrim dengan menyerukan untuk membebaskan PPh Badan sama sekali, meskipun hal itu ditentang oleh banyak pengamat ekonomi.

Para pengamat ekonomi meminta keputusan pembebasan pajak itu ditinjau kembali, setidaknya sebagai salah poin terakhir untuk memenangkan tawar-menawar saat negosiasi dengan Uni Eropa.

Bagi Menteri Keuangan di seluruh negara Eropa, kompetisi pajak adalah prospek yang paling mengkhawatirkan. Para pemimpin Eropa baru-baru ini telah menyetujui rencana untuk menutup celah pajak yang sudah menghilangkan potensi pajak sampai dengan US$100 miliar per tahunnya.

Baca Juga: Antisipasi Brexit Tanpa Kesepakatan, Perubahan Kebijakan Pajak Minim

Beberapa waktu lalu, Uni Eropa telah memberikan sanksi yang tegas bagi Irlandia, Luxemburg dan Belanda karena telah memberikan kelonggaran pajak bagi perusahaan multinasional. Perusahaan yang dimaksud adalah Starbucks, Apple, dan Microsoft, yang menggunakan kesempatan ini untuk mengalihkan keuntungan dan mengurangi pajak terutang mereka.

Terdapat kekhawatiran bagi Uni Eropa, jika Inggris yang ingin membebaskan atau memberikan keringanan pajak bagi perusahaan. Ditakutkan hal ini akan membuat negara-negara Eropa menjadi kurang kompetitif karena ada persaingan yang tidak sehat.

Pengamat ekonomi memperingatkan formula yang dipakai Irlandia bisa saja tidak bekerja bagi Inggris. Dalam memo yang bocor di sebuah media, sesaat setelah vote Brexit, Pascal Saint-Amans, pejabat pajak di OECD menuliskan pemotongan pajak yang tajam biasanya efektif dilakukan oleh negara-negara kecil dengan sektor bisnis yang relatif belum berkembang.

Baca Juga: Brexit Tanpa Kesepakatan, Belanja Bebas Bea Tetap Difasilitasi

Di negara-negara itu, sebagaimana dilansir Bloomberg, hilangnya pendapatan pajak biasanya tertutupi dengan investasi-investasi baru yang berdatangan. Tidak demikian halnya bagi Inggris, seperti yang sudah diperkirakan, Inggris harus menghadapi dampak negatif dari Brexit untuk pertumbuhan ekonominya. (Amu)

“Kami ingin membangun ekonomi yang kompetitif,” kata juru bicara kabinet beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Namun demikian, penerusnya, Theresa May belum menerima proposal itu sejak menjabat pada 13 Juli lalu. Sementara beberapa anggota parlemen yang pro-Brexit malah lebih ekstrim dengan menyerukan untuk membebaskan PPh Badan sama sekali, meskipun hal itu ditentang oleh banyak pengamat ekonomi.

Para pengamat ekonomi meminta keputusan pembebasan pajak itu ditinjau kembali, setidaknya sebagai salah poin terakhir untuk memenangkan tawar-menawar saat negosiasi dengan Uni Eropa.

Bagi Menteri Keuangan di seluruh negara Eropa, kompetisi pajak adalah prospek yang paling mengkhawatirkan. Para pemimpin Eropa baru-baru ini telah menyetujui rencana untuk menutup celah pajak yang sudah menghilangkan potensi pajak sampai dengan US$100 miliar per tahunnya.

Baca Juga: Antisipasi Brexit Tanpa Kesepakatan, Perubahan Kebijakan Pajak Minim

Beberapa waktu lalu, Uni Eropa telah memberikan sanksi yang tegas bagi Irlandia, Luxemburg dan Belanda karena telah memberikan kelonggaran pajak bagi perusahaan multinasional. Perusahaan yang dimaksud adalah Starbucks, Apple, dan Microsoft, yang menggunakan kesempatan ini untuk mengalihkan keuntungan dan mengurangi pajak terutang mereka.

Terdapat kekhawatiran bagi Uni Eropa, jika Inggris yang ingin membebaskan atau memberikan keringanan pajak bagi perusahaan. Ditakutkan hal ini akan membuat negara-negara Eropa menjadi kurang kompetitif karena ada persaingan yang tidak sehat.

Pengamat ekonomi memperingatkan formula yang dipakai Irlandia bisa saja tidak bekerja bagi Inggris. Dalam memo yang bocor di sebuah media, sesaat setelah vote Brexit, Pascal Saint-Amans, pejabat pajak di OECD menuliskan pemotongan pajak yang tajam biasanya efektif dilakukan oleh negara-negara kecil dengan sektor bisnis yang relatif belum berkembang.

Baca Juga: Brexit Tanpa Kesepakatan, Belanja Bebas Bea Tetap Difasilitasi

Di negara-negara itu, sebagaimana dilansir Bloomberg, hilangnya pendapatan pajak biasanya tertutupi dengan investasi-investasi baru yang berdatangan. Tidak demikian halnya bagi Inggris, seperti yang sudah diperkirakan, Inggris harus menghadapi dampak negatif dari Brexit untuk pertumbuhan ekonominya. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, inggris, tax haven
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA