Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ternyata Ini Harapan Pemerintah di Balik Insentif Pajak Vokasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Ternyata Ini Harapan Pemerintah di Balik Insentif Pajak Vokasi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi diharapkan dapat mengurangi mismatch antara kebutuhan tenaga kerja (demand) dengan kompetensi tenaga kerja Indonesia (supply).

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam wawancara khusus dengan InsideTax (majalah perpajakan bagian dari DDTCNews). Menurutnya, demand-supply gap menjadi penyebab utama tidak terserapnya lulusan sekolah atau perguruan tinggi.

“Kompetensi lulusan dinilai kurang bisa memenuhi kebutuhan industri sehingga perlu peran dunia usaha dalam memperkecil gap,” ujarnya.

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak di Italia Menyasar Warga Kelas Menengah

Pengurangan biaya paling tinggi 200% diharapkan mampu mendorong peningkatan keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan dunia usaha. Apalagi, dalam Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.10/2019, pemerintah telah menatapkan ratusan jenis kompetensi yang bisa mendapatkan insentif.

Sementara itu, insentif super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dengan tambahan pengurangan biaya paling tinggi 300% diharapkan dapat mendorong kegiatan research and development (R&D) di Tanah Air.

Berdasarkan data World Development Indicators (WDI), R&D expenditure to GDP ratio pada 2018 sebesar 0,24%. Berdasarkan data Global R&D Survey 2018, rasionya sebesar 0,3%. Jumlah peneliti Indonesia per 1 juta penduduk kurang dari 100 orang.

Baca Juga: Sri Mulyani Akui Pengamanan Penerimaan 2021 Hadapi Tantangan Berat

“Angka ini relatif kecil apabila dibandingkan Top-40 negara-negara di dunia berdasarkan Global R&D Survey,” imbuh Suahasil.

Sampai saat ini fasilitas yang masih dipakai adalah untuk kegiatan vokasi. Menurutnya, hal ini sangat wajar karena pada prinsipnya perusahaaan secara umum memiliki program pengembangan pegawai dalam perusahaan.

Sementara, kegiatan penelitian dan pengembangan membutuhkan investasi besar dan rencana jangka panjang. Di sisi lain, regulasi turunan berupa peraturan menteri keuangan untuk super tax deduction litbang juga sedang dalam proses penyusunan.

Baca Juga: Pacu Setoran PBB, Perangkat Desa Dijanjikan Insentif Umrah Gratis

“Namun demikian, lagi-lagi, super deduction bukanlah satu-satunya program untuk peningkatan kualitas SDM. Pemerintah menggunakan instrumen fiskal lain dalam mengakselerasi hal tersebut,” katanya.

Simak wawancara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)

Baca Juga: Syarat Pihak Lain Agar Dapat Manfaatkan Insentif PPN DTP
Topik : insentif, insentif pajak, super tax deduction, vokasi, litbang
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 12:00 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 24 September 2020 | 10:25 WIB
KABUPATEN BEKASI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 07:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 06:00 WIB
LAPORAN BANK DUNIA
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH