BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menjual Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing alias valuta asing (valas) untuk mengawali 2025.
Pemerintah melakukan transaksi penerbitan SUN dalam valas dalam rangka mengoptimalkan peluang likuiditas pada awal tahun. Selain itu, penerbitan SUN dilatarbelakangi kondisi pasar yang dinamis dan perkiraan prospek ke depan yang makin menantang.
"Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia," bunyi pernyataan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dikutip pada Jumat (10/1/2025).
DJPPR menyatakan pemerintah sukses melakukan transaksi penerbitan SUN dalam 2 mata uang asing (dual-currency), yaitu dolar AS dan euro, dengan format SEC Shelf Registered. Nilainya masing-masing senilai US$2 miliar dan €1,4 miliar.
Transaksi ini dinilai menandai keberhasilan pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC Registered untuk keenam belas kalinya.
Pemerintah mengumumkan pembukaan transaksi pada 8 Januari 2025 pagi hari sesi Asia, yang kemudian diikuti oleh pengumuman SUN dalam denominasi euro saat pasar Eropa dibuka pada hari yang sama.
Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook US$6,1 miliar dan EUR2,5 miliar.
Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor.
Final yield untuk tenor dolar AS 5 tahun dan 10 tahun masing-masing adalah sebesar 5,3% dan 5,65%, serta tenor euro 8 tahun dan 12 tahun masing-masing adalah 3,91% dan 4,25%.
"Tingginya minat investor tersebut antara lain didorong oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid," bunyi pernyataan DJPPR.
Secara umum, hasil penerbitan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan APBN 2025. Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini juga memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch.
Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menyebut pembiayaan utang pada APBN 2025 senilai Rp775,87 triliun, yang terdiri atas penerbitan SBN Rp642,5 triliun dan pinjaman Rp133,31 triliun.
Mengenai tantangan global yang masih besar, pemerintah telah mengantisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan secara prudent, cost of fund yang acceptable, dan pada risiko yang terkelola dengan baik.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa langkah, diantaranya melakukan prefunding senilai Rp85,9 triliun yang akan mengurangi penarikan utang pada tahun ini.
Kemudian, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga bersepakat untuk melakukan penukaran utang atas SBN pembiayaan Covid-19 yang dibeli oleh BI yang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun sehingga akan mengurangi issuance di primary market. (rig)
