Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Telat Lapor Realisasi Insentif PPh Final DTP? Ini Cara Antisipasinya

A+
A-
9
A+
A-
9
Telat Lapor Realisasi Insentif PPh Final DTP? Ini Cara Antisipasinya

Pertanyaan:
SAYA Abdul, pengusaha UMKM berasal dari Sidoarjo. Saya sudah memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) sejak Oktober 2020. Hingga saat ini, saya sempat dua kali terlambat lapor realisasi insentif sehingga sudah dua kali tidak mendapatkan insentif tersebut. Hal tersebut dikarenakan saya sulit membagi waktu antara kegiatan operasional usaha dan merekap realisasi PPh final DTP yang sebenarnya dapat dimanfaatkan.

Untuk realisasi insentif yang harus dilaporkan pada 20 bulan Juni ini, saya khawatir akan mengalami keterlambatan lapor kembali atas alasan yang sama. Adakah saran atau cara alternatif yang dapat saya gunakan? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Abdul atas pertanyaan yang diajukan. Ketentuan insentif yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) PMK 9/2021 sebagai berikut:

“(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
(2) …..
(3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.”

Kemudian, hal Bapak ungkapkan benar, keterlambatan pelaporan realisasi insentif akan berakibat pada tidak dapat dimanfaatkannya insentif tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) PMK 9/2021:

“Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Masa Pajak yang bersangkutan.”

Jika hal tersebut berpotensi terulang kembali, sebetulnya Bapak tetap dapat melaporkan realisasi insentif dengan data dan informasi sementara terlebih dahulu.

Setelah memperoleh data dan informasi yang lengkap, Bapak baru dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi yang sudah dilaporkan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (5) PMK 9/2021:

“Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Dari ketentuan tersebut, secara tidak langsung Bapak dapat memperoleh tambahan waktu hingga akhir bulan berikutnya untuk membetulkan laporan sebelumnya.

Dengan demikian, saya sarankan Bapak tetap menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final DTP pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika diperlukan, kesempatan untuk melakukan pembetulan laporan masih dapat dilakukan hingga akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan tersebut.

Sebagai opsi lainnya, dapat dipertimbangkan juga penggunaan penyedia jasa perpajakan profesional yang Bapak percaya untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan terpenuhi tepat waktu

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 9/2021, PPh final DTP, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Petrus irwan

Senin, 19 Juli 2021 | 00:12 WIB
Saya Petrus Irwan: Mengapa ebutpotdilklik refresh, status Proses tidak berubah ubah (setelah selesai diinput (penyiapan SPT). Terima kasih atas informasinya (081376688890)

Petrus irwan

Senin, 19 Juli 2021 | 00:04 WIB
Saya Petrus Irwan, mau menanykan apakah ebutpot PPh 23 ada kendala di djp online
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 15:31 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Banyak WP Lupa EFIN, Pemanfaatan Layanan Lewat Kring Pajak Naik 63,7%

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 14:20 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Program 3C, DJP Tambah Layanan Transaksional Perpajakan

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri