Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Telat Lapor Realisasi Insentif PPh Final DTP? Ini Cara Antisipasinya

A+
A-
7
A+
A-
7
Telat Lapor Realisasi Insentif PPh Final DTP? Ini Cara Antisipasinya

Pertanyaan:
SAYA Abdul, pengusaha UMKM berasal dari Sidoarjo. Saya sudah memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) sejak Oktober 2020. Hingga saat ini, saya sempat dua kali terlambat lapor realisasi insentif sehingga sudah dua kali tidak mendapatkan insentif tersebut. Hal tersebut dikarenakan saya sulit membagi waktu antara kegiatan operasional usaha dan merekap realisasi PPh final DTP yang sebenarnya dapat dimanfaatkan.

Untuk realisasi insentif yang harus dilaporkan pada 20 bulan Juni ini, saya khawatir akan mengalami keterlambatan lapor kembali atas alasan yang sama. Adakah saran atau cara alternatif yang dapat saya gunakan? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Abdul atas pertanyaan yang diajukan. Ketentuan insentif yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) PMK 9/2021 sebagai berikut:

“(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
(2) …..
(3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.”

Kemudian, hal Bapak ungkapkan benar, keterlambatan pelaporan realisasi insentif akan berakibat pada tidak dapat dimanfaatkannya insentif tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) PMK 9/2021:

“Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Masa Pajak yang bersangkutan.”

Jika hal tersebut berpotensi terulang kembali, sebetulnya Bapak tetap dapat melaporkan realisasi insentif dengan data dan informasi sementara terlebih dahulu.

Setelah memperoleh data dan informasi yang lengkap, Bapak baru dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi yang sudah dilaporkan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (5) PMK 9/2021:

“Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Dari ketentuan tersebut, secara tidak langsung Bapak dapat memperoleh tambahan waktu hingga akhir bulan berikutnya untuk membetulkan laporan sebelumnya.

Dengan demikian, saya sarankan Bapak tetap menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final DTP pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika diperlukan, kesempatan untuk melakukan pembetulan laporan masih dapat dilakukan hingga akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan tersebut.

Sebagai opsi lainnya, dapat dipertimbangkan juga penggunaan penyedia jasa perpajakan profesional yang Bapak percaya untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan terpenuhi tepat waktu

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 9/2021, PPh final DTP, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Petrus irwan

Senin, 19 Juli 2021 | 00:12 WIB
Saya Petrus Irwan: Mengapa ebutpotdilklik refresh, status Proses tidak berubah ubah (setelah selesai diinput (penyiapan SPT). Terima kasih atas informasinya (081376688890)

Petrus irwan

Senin, 19 Juli 2021 | 00:04 WIB
Saya Petrus Irwan, mau menanykan apakah ebutpot PPh 23 ada kendala di djp online
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Juli 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menperin Harap Pengusaha Manfaatkan Supertax Deduction, Ini Alasannya

Kamis, 22 Juli 2021 | 19:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Kasus Pajak Fiktif Rp11 Miliar, Bos dan Karyawan Diserahkan ke Kejati

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak