Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Telat Lapor Realisasi Insentif PPh Final DTP? Ini Cara Antisipasinya

A+
A-
10
A+
A-
10
Telat Lapor Realisasi Insentif PPh Final DTP? Ini Cara Antisipasinya

Pertanyaan:
SAYA Abdul, pengusaha UMKM berasal dari Sidoarjo. Saya sudah memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) sejak Oktober 2020. Hingga saat ini, saya sempat dua kali terlambat lapor realisasi insentif sehingga sudah dua kali tidak mendapatkan insentif tersebut. Hal tersebut dikarenakan saya sulit membagi waktu antara kegiatan operasional usaha dan merekap realisasi PPh final DTP yang sebenarnya dapat dimanfaatkan.

Untuk realisasi insentif yang harus dilaporkan pada 20 bulan Juni ini, saya khawatir akan mengalami keterlambatan lapor kembali atas alasan yang sama. Adakah saran atau cara alternatif yang dapat saya gunakan? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Abdul atas pertanyaan yang diajukan. Ketentuan insentif yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) PMK 9/2021 sebagai berikut:

“(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
(2) …..
(3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.”

Kemudian, hal Bapak ungkapkan benar, keterlambatan pelaporan realisasi insentif akan berakibat pada tidak dapat dimanfaatkannya insentif tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) PMK 9/2021:

“Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Masa Pajak yang bersangkutan.”

Jika hal tersebut berpotensi terulang kembali, sebetulnya Bapak tetap dapat melaporkan realisasi insentif dengan data dan informasi sementara terlebih dahulu.

Setelah memperoleh data dan informasi yang lengkap, Bapak baru dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi yang sudah dilaporkan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (5) PMK 9/2021:

“Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Dari ketentuan tersebut, secara tidak langsung Bapak dapat memperoleh tambahan waktu hingga akhir bulan berikutnya untuk membetulkan laporan sebelumnya.

Dengan demikian, saya sarankan Bapak tetap menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final DTP pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika diperlukan, kesempatan untuk melakukan pembetulan laporan masih dapat dilakukan hingga akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan tersebut.

Sebagai opsi lainnya, dapat dipertimbangkan juga penggunaan penyedia jasa perpajakan profesional yang Bapak percaya untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan terpenuhi tepat waktu

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 9/2021, PPh final DTP, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Petrus irwan

Senin, 19 Juli 2021 | 00:12 WIB
Saya Petrus Irwan: Mengapa ebutpotdilklik refresh, status Proses tidak berubah ubah (setelah selesai diinput (penyiapan SPT). Terima kasih atas informasinya (081376688890)

Petrus irwan

Senin, 19 Juli 2021 | 00:04 WIB
Saya Petrus Irwan, mau menanykan apakah ebutpot PPh 23 ada kendala di djp online
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 18:00 WIB
KP2KP MARISA

Sebelum Validasi NIK sebagai NPWP, WP Perlu Siapkan Data-Data Ini

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Susun Daftar Prioritas Pengawasan, DJP Optimalkan Data Analytics

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T