Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Telat Buat Faktur Pajak, Apa Risikonya?

A+
A-
42
A+
A-
42
Telat Buat Faktur Pajak, Apa Risikonya?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Haydar. Saya adalah staf keuangan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Beberapa waktu lalu, perusahaan kami melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) pada 10 April 2022. Namun, kami belum membuat faktur pajaknya.

Pertanyaan saya, apakah faktur pajak tetap dapat dibuat? Kemudian, apa implikasi dan risikonya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Haydar, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Haydar atas pertanyaan yang telah disampaikan. Pada dasarnya, pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Kemudian, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER-03/2022) diatur mengenai saat dibuatnya faktur pajak. Pasal 3 ayat (2) PER-03/2022 berbunyi:

“(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

  1. saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
  2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
  3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
  4. saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
  5. saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.”

Selanjutnya, dalam hal tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat faktur pajak seharusnya dibuat, faktur pajak terlambat dibuat. Hal ini dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) PER-03/2022 sebagai berikut.

“(1) Faktur Pajak terlambat dibuat dalam hal tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 4 ayat (3).”

Atas faktur pajak tersebut, PKP dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP berupa sanksi denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP). PPN yang tercantum dalam faktur pajak terlambat dibuat merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

Kemudian, perlu menjadi catatan, PKP harus menerbitkan faktur pajak tidak melewati 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Apabila faktur pajak yang dibuat melewati jangka waktu 3 bulan merupakan faktur pajak yang dianggap tidak dibuat.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) PER-03/2022 yang berbunyi:

“(1) Faktur Pajak dianggap tidak dibuat dalam hal Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 4 ayat (3).”

Implikasinya, PKP dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP berupa sanksi denda sebesar 1% dari DPP. Selain itu, PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dianggap tidak dibuat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan ppada enjelasan di atas dapat disimpulkan perusahaan Bapak tetap dapat menerbitkan faktur pajak. Namun, atas faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak terlambat dibuat.

Adapun perusahaan Bapak akan dikenai sanksi denda sebesar 1% dari DPP dan atas PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi, konsultasi pajak, pajak, faktur pajak, e-faktur, UU HPP, PER-03/2022

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD