Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Tegaskan Larang Total Ekspor CPO, Jokowi: Negara Butuh Pajak, Tapi..

A+
A-
3
A+
A-
3
Tegaskan Larang Total Ekspor CPO, Jokowi: Negara Butuh Pajak, Tapi..

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku dan produk minyak goreng.

Jokowi mengatakan larangan ekspor dilakukan untuk memenuhi pasokan minyak goreng yang sedang langka di dalam negeri. Menurutnya, kebijakan itu harus diambil walaupun ekspor minyak kelapa sawit ketika harga sedang tinggi dapat mendatangkan berkah dari sisi penerimaan negara termasuk pajak.

"Saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," katanya melalui konferensi video, Rabu (27/4/2022).

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Rp178 T Sampai Juni

Jokowi mengatakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Menurutnya, pelarangan ekspor minyak kelapa sawit dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi dan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Dia menilai kelangkaan minyak goreng di negara produsen minyak sawit terbesar di dunia sebagai hal yang ironi. Oleh karena itu, pelaku usaha diminta untuk melihat persoalan dengan lebih jernih agar kelangkaan minyak goreng yang langka dalam 4 bulan terakhir dapat teratasi.

Jokowi menjelaskan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan minyak goreng berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat.

Baca Juga: BPS: Inflasi Juni 2022 Tembus 4,35%, Tertinggi dalam 5 Tahun

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," ujarnya.

Jokowi lantas meminta kesadaran industri minyak sawit agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Berkaca pada kapasitas produksi, dia meyakini kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi.

Selain itu, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor juga jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, kebutuhan di dalam negeri akan terpenuhi jika semua pihak mau dan mempunyai niat untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat.

Baca Juga: Dorong UMKM Berorientasi Ekspor, Bea Cukai Gelar Program Ini

"Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit telah dimulai pada hari ini, 28 April 2022. Larangan ekspor berlaku untuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), minyak sawit merah (red palm oil/RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, dan used cooking oil.

Pemerintah menyatakan bakal menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit tersebut. (sap)

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Topik : perdagangan, ekspor, CPO, minyak kelapa sawit, Jokowi, Airlangga

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Juni 2022 | 12:30 WIB
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Yuk Ikut! Unair Adakan Kompetisi Perpajakan 2022 untuk Mahasiswa

Sabtu, 11 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perkembangan Kerja Sama Perdagangan Bebas Bebas Indonesia

Jum'at, 10 Juni 2022 | 11:00 WIB
PMK 98/2022

Resmi! Sri Mulyani Lakukan Penyesuaian Tarif Bea Keluar CPO

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet