BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai proses pengesahan RUU tax amnesty masih tersebar di beberapa media cetak pagi ini, Kamis (2/6). Dikabarkan bahwa pembahasan RUU tax amnesty masih berada di tingkat Panitia Kerja (Panja) dan akan segera dituntaskan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan dirinya optimis terhadap perkembangan ini.
Namun, ternyata lambatnya pengesahan RUU tax amnesty berimbas pada melemahnya pasar obligasi karena keluarnya dana investor dari pasar obligasi. Lalu langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembalikan gairah pasar obligasi? Berikut ringkasan berita selengkapnya:
Kementerian Keuangan saat ini masih berjuang untuk meloloskan RUU Tax Amnesty pada tingkat parlemen. Saat ini, RUU tersebut masih berada pada pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Menurut Bambang, saat ini tak ada alasan untuk pesimis bagi pemerintah terhadap lolosnya RUU Tax Amnesty pada tingkat parlemen. Pasalnya, saat ini DPR RI telah menunjukkan itikad baik untuk memberikan masukan pada tingkat Panja.
Investor diprediksi kembali memasukkan dananya ke pasar saham dan obligasi negara pada bulan ini ketika kebijakan pengampunan pajak terwujud dan The Fed tidak menaikkan suku bunga. Berdasarkan data Bloomberg, sepanjang Mei 2016, dana investor asing yang lari dari pasar obligasi negara mencapai Rp7,05 triliun dan outflow investor asing dari pasar saham sebesar Rp184,8 miliar. Untuk bisa menahan laju keluarnya dana investor asing dari pasar obligasi,adalah pemberlakuan pengampunan pajak (tax amnesty) dan revisi APBN 2016. Sentimen peringkat investment grade dari Standard & Poor’s tidak lagi bisa diharapkan.
Dalam paket kebijakan yang akan segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif PPh final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% dari omzet. Dalam revisi ini pemerintah akan membaginya kedalam 2 kluster. Pertama bagi Wajib Pajak UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp300 juta, kedua yang memiliki omzet antara Rp300 jta-Rp4,8 miliar. Namun untuk tarifnya belum ditentukan.
Indonesia gagal meraih peringkat layak investasi (investment grade) dari Standard & Poor’s (S&P). Lembaga pemeringkatan internasional ini tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia sebesar BB+ dengan prospek positif. Padahal, pemerintah dan Bank Indonesia sebelumnya optimistis S&P akan menaikkan peringkat tersebut. Namun, S&P melihat masih adanya risiko fiskal dan anggaran yang dihadapi pemerintah lantaran rendahnya penerimaan negara.
Pasar saham Asia dibuka tetap stabil, karena Wall Street mendapat keuntungan tipis, setelah data ekonomi Amerika Serikat (AS) mulai memberikan petunjuk kapan The Federal Reserve akan menaikkan suku. Di sisi lain, nilai tukar yen kembali menekan pasar ekuitas di Jepang. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
