Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tarif PPh Bunga Obligasi Bakal Diturunkan, PP Baru Sedang Disusun

A+
A-
4
A+
A-
4
Tarif PPh Bunga Obligasi Bakal Diturunkan, PP Baru Sedang Disusun

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sedang mematangkan rencana penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (5/4/2021).

Penyesuaian tarif yang berlaku saat ini 15% menjadi 10% dipertimbangkan setelah terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP 9/2021. Dalam PP tersebut, tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri bisa diturunkan dari 20% menjadi 10%.

"Usulan tarif 10% tersebut sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan," ujar Direktur Surat Utang Negara (SUN) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Deni Ridwan.

Baca Juga: Mau Ikut SPMB PKN STAN? Siapkan Biaya Pendaftaran Rp350.000

Sebelumnya, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II Ditjen Pajak (DJP) Ilmianto Himawan mengatakan pemerintah sedang menyusun ketentuan baru mengenai PPh atas bunga obligasi. Saat ini, ketentuan itu diatur dalam PP 16/2009 s.t.d.t.d. PP 55/2019.

Selain mengenai rencana penurunan tarif bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri, ada pula bahasan tentang 29 model mobil baru yang bisa mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan
  • Agustus 2021

Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II Ditjen Pajak (DJP) Ilmianto Himawan mengatakan penyesuaian tarif PPh bunga obligasi wajib pajak dalam negeri rencananya juga mulai berlaku pada 2 Agustus 2021.

“Saat ini sedang digodok PP yang akan mengatur lebih detail, yang akan diberlakukan nanti 2 Agustus 2021,” imbuhnya.

Seperti diketahui, penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri diturunkan melalui ketentuan Pasal 3 PP 9/2021. PP ini telah diundangkan sejak 2 Februari 2021 dan berlaku 6 bulan setelahnya. Artinya, tarif 10% juga mulai berlaku pada 2 Agustus 2021. (DDTCNews)

Baca Juga: Catatan Pemeriksaan Bukper dan Imbauan Pelaporan SPT Terpopuler
  • Respons Pelaku Usaha

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono berpendapat dengan imbal hasil yang diterima pembeli surat berharga negara (SBN) yang cenderung menurun seiring dengan suku bunga acuan, penurunan tarif PPh final bunga obligasi adalah langkah yang tepat..

"Rencana ini sangat kondusif tidak hanya bagi orang pribadi, tapi juga korporasi. SBN juga dibeli oleh korporasi seperti asuransi dan dana pensiun," ujar Herman. (DDTCNews)

  • 29 Mobil yang Dapat Insentif

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan 29 model mobil baru yang bisa mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya 21 model mobil.

Baca Juga: Terbitkan SP2DK, DJP Terus Jalankan Pengawasan Wajib Pajak

Penambahan daftar mobil tersebut dikarenakan adanya perluasan insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 31/2021. Simak ‘Pernyataan Resmi Kemenkeu Soal PMK Baru Insentif PPnBM Mobil’.

Adapun daftar 29 tipe mobil tersebut ada dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian No. 839/2021. Keputusan yang ditetapkan dan berlaku mulai 1 April 2021 ini mencabut Keputusan Menteri Perindustrian No.169/2021. ‘Simak, Ini Daftar 29 Mobil yang Dapat Insentif PPnBM DTP’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Fokus Audit LKPP 2020

Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan kegiatan audit LKPP 2020 memiliki 4 fokus. Pertama, adalah penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi Covid-19. Kedua, fokus pemeriksaan pada ketepatan sasaran dalam penyaluran belanja subsidi.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Ekonomi Bakal Berbalik Positif pada Kuartal II/2021

Ketiga, fokus pemeriksaan pada aspek utang dan piutang perpajakan. Keempat, pemeriksaan pada perbaikan sebagian hasil penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai dengan komitmen pemerintah diselesaikan pada 2020. (DDTCNews)

  • Sumber Data

Pemerintah akan menjadikan perusahaan penyedia perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai salah satu sumber data pihak ketiga. Hal tersebut sejalan dengan makin pesatnya perkembangan transaksi digital. (Bisnis Indonesia)

  • RUU HKPD

Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan proses perumusan dan pembahasan RUU Hubungan dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ditargetkan dapat selesai pada 2021.

Baca Juga: Ada Insentif Pajak, Kemenkeu Harap 50% Orang Terkaya Segera Berbelanja

Dia menyampaikan dua substansi utama dari RUU tersebut, Pertama, pengaturan untuk meningkatkan kemampuan daerah mengumpulkan penerimaan pajak (local taxing power). Kedua, penguatan tata kelola dana transfer ke daerah. Simak ‘Masuk Prolegnas, Ini Substansi RUU Hubungan Keuangan Pusat & Daerah’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh. PPh bunga obligasi, SBN, Kemenkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Senin, 05 April 2021 | 13:14 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Penurunan bunga obligasi menjadi 10% untuk dalam negeri dari pemerintah, diharapkan bisa mendorong pasar keuangan di Indonesia dalam PP 9/2021. Selain itu, pemerintah juga menurunkan bunga obligasi dari 20% menjadi 10% yan ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 29 Maret 2021 | 17:43 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 29 Maret 2021 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 27 Maret 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 26 Maret 2021 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK