Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Tangkal Penghindaran Pajak, Proposal OECD Dinilai Belum Cukup

A+
A-
0
A+
A-
0
Tangkal Penghindaran Pajak, Proposal OECD Dinilai Belum Cukup

Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

CHESHAM, DDTCNews – Tax Justice Network menilai proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dari OECD belum cukup komprehensif dalam mengatasi praktik penghindaran pajak melalui yurisdiksi suaka pajak.

Chief Executive Tax Justice Network Alex Cobham mengatakan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) masih belum mampu menawarkan proposal reformasi pajak internasional yang tepat.

"Proposal OECD sama sekali tidak mampu mengatasi praktik penggeseran laba menuju yurisdiksi suaka pajak sepanjang masih ada laba yang disisakan untuk dipajaki oleh negara besar," ujar Cobham dikutip dari taxjustice.net, dikutip Rabu (21/10/2020).

Baca Juga: Kenaikan Sengketa di Pengadilan Pajak Diproyeksi Masih Berlanjut

Tax Justice Network mengklaim terdapat pajak penghasilan korporasi sebesar US$500 miliar atau setara dengan Rp7.317 triliun yang masuk ke yurisdiksi suaka pajak setiap tahunnya dan tidak dapat dipajaki oleh negara yang berhak atas pajak tersebut.

Menurut Cobham, praktik penyelewengan pajak penghasilan korporasi sangat marak terjadi pada negara-negara berkembang. Padahal, negara-negara berkembang sangat membutuhkan dan sangat bergantung terhadap sumbangsih pajak dari korporasi.

Dia juga menilai proposal Pillar 1 dan Pillar 2 masih belum memihak kepada negara berkembang. Pasalnya, negara maju juga akan menikmati tambahan penerimaan negara yang sama besarnya dengan negara berkembang bila proposal Pillar 1 dan Pillar 2 diimplementasikan.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Proyek yang Dapat Insentif Pajak Daerah Bakal Selektif

Tak hanya itu, Cobham menilai tarif pajak minimum pada Pillar 2 juga lebih menguntungkan negara maju mengingat banyaknya korporasi yang menempatkan kantor pusatnya di negara maju, bukan negara berkembang.

Di sisi lain, kegagalan tercapainya konsensus pajak digital pada 2020 menunjukkan OECD tidak mampu memimpin negara-negara Inclusive Framework mereformasi sistem perpajakan internasional dan pencegahan praktik base erosion and profit shifting (BEPS). (rig)

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan PMK Soal Insentif Pajak untuk Impor Vaksin
Topik : inggris, pajak digital, tax justice network, OECD, kebijakan pajak, praktik penghindaran pajak, paja
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 November 2020 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 15:22 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 26 November 2020 | 14:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 26 November 2020 | 14:29 WIB
KABUPATEN KUDUS
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG