Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Bisa Sampaikan SPT Tepat Waktu? Ini Cara Perpanjangannya

A+
A-
28
A+
A-
28
Tak Bisa Sampaikan SPT Tepat Waktu? Ini Cara Perpanjangannya

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang tidak mampu menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan batas waktu.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) UU KUP, wajib pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan hingga 2 bulan. Perpanjangan jangka waktu disampaikan kepada Ditjen Pajak (DJP) melalui pemberitahuan.

Ketentuan ini diperinci melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No, 21/PJ/2009. "Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan ... untuk paling lama 2 bulan," bunyi pasal tersebut, dikutip Rabu (24/3/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Bagi wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan menggunakan formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y atau dalam bentuk data elektronik.

Untuk diperhatikan, pemberitahuan perpanjangan ini harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir yaitu 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau 30 April untuk wajib paajk badan.

Wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang mengajukan perpanjangan SPT Tahunan perlu menyampaikan alasan perpanjangan dan menyediakan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan perlu dilampiri 3 jenis dokumen yakni laporan keuangan sementara, surat setoran PPh Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dan surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai.

Surat setoran PPh Pasal 29 dapat dikecualikan apabila terdapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29. Adapun surat dari akuntan publik hanya perlu disampaikan bila laporan keuangan memang diaudit oleh akuntan publik.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan secara langsung, pos, perusahaan jasa ekspedisi atau kurir, serta e-filing. Bila pemberitahuan tak memenuhi ketentuan maka akan dianggap sebagai bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

Baca Juga: Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Bila dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan, DJP wajib memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak paling lama 7 hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap oleh kantor pelayanan pajak. (rig)

Topik : perdirjen 21/2009, spt tahunan, pelaporan pajak, wajib pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Endus Pengelakan Pajak, Otoritas Bakal Periksa Artis Secara Acak

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
RUU HKPD

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP