Negara di dunia menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap mata uang kripto. Ada yang menganggapnya sebagai alat tukar yang sah atau sekadar aset virtual.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan saat ini masih menggodok pajak penghasilan kripto.

Otoritas Israel mengungkapkan transaksi cryptocurrency yang dilakukan tersangka mencapai US$3,4 juta.

Perpindahan aset kripto dari satu entitas ke entitas lain secara anonim sangat mudah.

Partai oposisi pemerintah Partido Popular (PP) Spanyol mengusulkan RUU yang memungkinkan pembayaran cicilan kredit perumahan menggunakan cryptocurrency.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, otoritas pajak AS akan memperkuat pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency.

Aturan baru dari Pemerintah Korea Selatan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Regulator selama ini merasa kesulitan mengembangkan kebijakan pajak yang kuat untuk cryptocurrency.

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN menyelenggarakan Kompetisi Debat Perpajakan Nasional (KPDN) 2021.

OECD ingin memperluas common reporting standard (CRS) agar mencakup instrumen-instrumen keuangan baru.