Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana yang diterima PPATK per Januari 2021 mencapai 2.081 laporan.

Informasi dari pihak ketiga merupakan instrumen DJP dalam menguji kepatuhan wajib pajak atas data SPT yang disampaikan.

Dua RUU tersebut antara lain RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Sepanjang 2020, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengeluarkan 686 hasil analisis dan 24 hasil pemeriksaan.

BPKP harus mengawasi belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) berjalan lancar dan tepat sasaran.

PPATK mencatat ada1.602 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang terkait dengan dugaan tindak pidana perpajakan sepanjang 2020.

Menurut PPATK, di negara berkembang, size dari shadow economy itu bisa 20% hingga 40% dari PDB.

Masih terdapat tantangan dalam aspek fundamental hingga struktural yang perlu ditangani.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan menjalani evaluasi dari task force pada 1-17 Maret 2021.

Hal yang perlu dimitigasi oleh PPATK antara lain shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, cybercrime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi.