Tahun ini ada 20.000 ASN yang akan melalui proses pemetaan potensi dan kompetensi.

Pemerintah siapkan Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk mendukung pembangunan IKN pada tahun depan.

Anggaran untuk pembangunan IKN pada 2023 dialokasikan sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun.

Insentif yang dapat diperluas oleh pemerintah tersebut antara lain mencakup tax holiday sampai dengan pemberian insentif untuk kawasan khusus.

Meski tarif PKB di IKN lebih tinggi dibanding provinsi lain, Otorita IKN tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan opsen atas PKB.

Dasar pelaksanaannya diatur dengan peraturan otorita IKN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

PP 17/2022 merupakan aturan turunan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

Otorita IKN akan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Otorita IKN berdasarkan alokasi anggaran yang telah disepakati.

Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, hingga penundaan pembayaran atas pokok dan sanksi pajak khusus IKN.

Pajak dan retribusi daerah tetap dipungut Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Kutai Kartanegara, dan Pemkab Penajam Paser Utara hingga IKN ditetapkan pindah.