Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sumbangan Lewat Platform Crowdfunding, Bisa Kurangi Penghasilan Bruto?

A+
A-
2
A+
A-
2
Sumbangan Lewat Platform Crowdfunding, Bisa Kurangi Penghasilan Bruto?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Elsa dari Pekanbaru. Sejak April 2020, saya sering menyumbang dalam bentuk uang tunai untuk penanganan Covid-19 melalui penggalangan dana yang diadakan di platform crowdfunding. Pertanyaannya, apakah sumbangan yang saya berikan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto?

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Elsa atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu Elsa, perlu dipahami dahulu perlakuan pajak terhadap sumbangan. Perlakuan pajak terkait dengan sumbangan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam ketentuan a quo mengatur sebagai berikut.

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Dalam hal ini, pemerintah sudah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020).

Lebih lanjut, ketentuan pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (PP 29/2020). Dalam Pasal 4 ayat (1) PP 29/2020 mengatur:

“Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi:

  1. BNPB;
  2. BPBD;
  3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan;
  4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial; atau
  5. Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan,

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”

Selanjutnya, syarat pemberian sumbangan agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP 29/2020 sebagai berikut:

“Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

  1. Didukung oleh bukti penerimaan sumbangan; dan
  2. Diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki NPWP.”

Kemudian, jenis-jenis sumbangan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 29/2020 yang berbunyi:

“(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam bentuk:

  1. uang;
  2. barang;
  3. jasa; dan/atau
  4. pemanfaatan harta tanpa kompensasi.”

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat diketahui sumbangan dalam bentuk uang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto apabila dilakukan melalui salah satu penyelenggara pengumpulan sumbangan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP 29/2020 dan memenuhi syarat yang ditentukan.

Adapun platform crowdfunding sendiri dapat dikategorikan sebagai lembaga penyelenggaraan pengumpulan sumbangan apabila telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

Ketentuan terkait dengan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 PP 29/2020. Dalam pasal a quo, lembaga penyelenggaraan pengumpulan sumbangan adalah badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, salah satu platform crowdfunding yang telah memiliki izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ialah Kitabisa. Platform crowdfunding Kitabisa ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan melalui Keputusan Menteri Sosial No. 1192/HUK-PS/2017 tentang izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa untuk Berbagai bentuk Penggalangan Dana.

Dengan demikian, Ibu Elsa perlu mencari tahu terlebih dahulu apakah platform crowfunding yang digunakan untuk menyumbang sudah mempunyai izin sebagai lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan atau belum.

Dalam hal ini, Ibu dapat bertanya secara langsung pada platform crowfunding yang bersangkutan atau menghubungi Kemensos. Apabila platform crowfunding yang Ibu Elsa gunakan untuk menyumbang sudah memiliki izin untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan maka sumbangan tersebut dapat menjadi mengurang penghasilan bruto.

Namun demikian, jika platform crowfunding tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan maka sumbangan yang diberikan Ibu Elsa tidak dapat menjadi pengurang pengahasilan bruto.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, sumbangan, virus Corona, pengurang penghasilan kena pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 06 Juli 2021 | 09:24 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Corona Varian Delta, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas

Sabtu, 03 Juli 2021 | 17:00 WIB
DDTC NEWSLETTER

Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral, Download di Sini

Selasa, 29 Juni 2021 | 18:33 WIB
PELAYANAN PAJAK

Waktu Penghentian Layanan Telepon Kring Pajak DJP Diperpanjang

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah