Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sumbangan Barang Produksi Sendiri, Boleh Jadi Pengurang Penghasilan?

A+
A-
5
A+
A-
5
Sumbangan Barang Produksi Sendiri, Boleh Jadi Pengurang Penghasilan?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Hendra. Saya seorang staf keuangan yang bekerja di perusahaan pabrikan makanan berbahan dasar gandum di Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah sumbangan barang produksi kami kepada tenaga medis yang menangani Covid-19 dapat menjadi pengurang penghasilan bruto?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Hendra atas pertanyaannya. Ketentuan mengenai sumbangan untuk penanganan Covid-19 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (PP 29/2020).

Dalam Pasal 4 ayat (1) PP 29/2020 diatur penerima sumbangan agar sumbangan yang diberikan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

“(1) Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi:

  1. BNPB;
  2. BPBD;
  3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
  5. Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan,

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”

Selanjutnya, syarat pemberian sumbangan agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP 29/2020 sebagai berikut:

“(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

  1. didukung oleh bukti penerimaan sumbangan; dan
  2. diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki NPWP.”

Kemudian, yang dimaksud dengan bukti penerimaan sumbangan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP 29/2020 yang berbunyi:

“(3) Bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa:

  1. nama, alamat, dan NPWP pemberi sumbangan;
  2. nama, alamat, dan NPWP penyelenggara pengumpulan sumbangan;
  3. tanggal pemberian sumbangan;
  4. bentuk sumbangan; dan
  5. nilai sumbangan.”

Selanjutnya, besaran dari nilai sumbangan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP 29/2020 sebagai berikut:

“(4) Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan.”

Kemudian, jenis-jenis sumbangan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 29/2020 yang berbunyi:

“(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam bentuk:

  1. uang;
  2. barang;
  3. jasa; dan/atau
  4. pemanfaatan harta tanpa kompensasi.”

Jika sumbangan diberikan dalam bentuk barang seperti yang ditanyakan Bapak Hendra, penentuan nilainya mengacu pada Pasal 5 ayat (2) PP 29/2020 sebagai berikut:

“(2) Nilai sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:

  1. nilai perolehan, jika barang yang disumbangkan belum disusutkan;
  2. nilai buku fiskal, jika barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
  3. harga pokok penjualan, jika barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.”

Persyaratan lainnya agar pemberian sumbangan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PP 29/2020 yang berbunyi:

“(4) Wajib Pajak pemberi sumbangan harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan pemberian sumbangan yang dilakukan perusahaan Bapak Hendra bekerja dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sepanjang diberikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan yang ditunjuk dan didukung oleh bukti penerimaan sumbangan, serta menyampaikan daftar nominatif sesuai lampiran B PP 29/2020.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, sumbangan, virus Corona, pengurang penghasilan kena pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 06 Juli 2021 | 16:45 WIB
EFEK VIRUS CORONA

DJP Analisis Data SPT Masa Wajib Pajak Terdampak Pandemi, Ini Hasilnya

Selasa, 06 Juli 2021 | 09:24 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Corona Varian Delta, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas

Sabtu, 03 Juli 2021 | 17:00 WIB
DDTC NEWSLETTER

Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral, Download di Sini

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:08 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Terus Jalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya