Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sudah Disetujui 9 Bulan Lalu, Penghapusan PPN Tak Kunjung Diterapkan

0
0

Ilustrasi.

LAGOS, DDTCNews – Kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor transportasi yang telah disetujui oleh Pemerintah Federal sejak 9 bulan lalu belum juga diterapkan. Hal ini mendapat respons negatif dari operator penerbangan Nigeria.

Presiden Operator Penerbangan Nigeria (AON) Nogie Meggison menyesalkan hal ini karena anggotanya membayar NGN10 miliar (Rp393,81 miliar) per tahun dalam PPN kepada otoritas pajak (Federal Inland Revenue Service/FIRS).

“Penerapan PPN berdampak negatif terhadap operasionalnya. Kami meminta pemerintah untuk meniru negara lain yang telah menghapus PPN dari sektor penerbangan,” katanya di Nigeria, Senin (18/3).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Keluhkan Pajak Transaksi Digital

AON diberitakan sempat mengirim surat kepada pemerintah agar segera mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sayangnya, pemerintah belum membalas surat yang ditulis AON tersebut, bahkan hingga 9 bulan kemudian.

Keinginan AON agar pemerintah menghapus PPN pada sektor transportasi udara karena sektor ini merupakan satu-satunya bentuk transportasi yang menyetor PPN kepada pemerintah. Sementara, transportasi jalan dan laut, termasuk kereta api tidak menyetor PPN.

“Beberapa maskapai penerbangan membayar PPN. Sementara, beberapa maskapai istimewa lainnya tidak membayar PPN. Terlebih, PPN yang kami bayar digunakan untuk mensubsidi pesaing kami yang melakukan pembayaran secara tidak adil,” tegasnya.

Baca Juga: Soal Perluasan Pengenaan PPN 0% Ekspor Jasa, Ini Kata Darmin

Kekecewaan Meggison mendapat dukungan dari Chief Executive Officer (CEO) Med-View Airline Plc Alhaji Muneer Bankole yang mengonfirmasi pemerintah belum menerapkan penghapusan PPN pada sektor transportasi udara.

Bankole meminta pemerintah agar mempercepat implementasi agar mengurangi beban keuangan pada maskapai penerbangan. Pemerintah mengumpulkan PPN 5% dari maskapai penerbangan, tapi mitra asing yang beroperasi justru tidak menyetor PPN, baik di negara atau di pangkalannya masing-masing.

“Seperti hari ini, jawabannya negatif. Tidak ada yang dilakukan ke arah itu. Hal yang kami doakan hanyalah memiliki otoritas yang relevan untuk melakukan hal benar. Pemerintah masih perlu membahas hal ini ke seluruh pemangku kepentingan agar disegerakan menjadi undang-undang,” terang Bankole.

Baca Juga: PMK 32/2019 Kembalikan ‘Roh’ PPN

“Penerapan PPN berdampak negatif terhadap operasionalnya. Kami meminta pemerintah untuk meniru negara lain yang telah menghapus PPN dari sektor penerbangan,” katanya di Nigeria, Senin (18/3).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Keluhkan Pajak Transaksi Digital

AON diberitakan sempat mengirim surat kepada pemerintah agar segera mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sayangnya, pemerintah belum membalas surat yang ditulis AON tersebut, bahkan hingga 9 bulan kemudian.

Keinginan AON agar pemerintah menghapus PPN pada sektor transportasi udara karena sektor ini merupakan satu-satunya bentuk transportasi yang menyetor PPN kepada pemerintah. Sementara, transportasi jalan dan laut, termasuk kereta api tidak menyetor PPN.

“Beberapa maskapai penerbangan membayar PPN. Sementara, beberapa maskapai istimewa lainnya tidak membayar PPN. Terlebih, PPN yang kami bayar digunakan untuk mensubsidi pesaing kami yang melakukan pembayaran secara tidak adil,” tegasnya.

Baca Juga: Soal Perluasan Pengenaan PPN 0% Ekspor Jasa, Ini Kata Darmin

Kekecewaan Meggison mendapat dukungan dari Chief Executive Officer (CEO) Med-View Airline Plc Alhaji Muneer Bankole yang mengonfirmasi pemerintah belum menerapkan penghapusan PPN pada sektor transportasi udara.

Bankole meminta pemerintah agar mempercepat implementasi agar mengurangi beban keuangan pada maskapai penerbangan. Pemerintah mengumpulkan PPN 5% dari maskapai penerbangan, tapi mitra asing yang beroperasi justru tidak menyetor PPN, baik di negara atau di pangkalannya masing-masing.

“Seperti hari ini, jawabannya negatif. Tidak ada yang dilakukan ke arah itu. Hal yang kami doakan hanyalah memiliki otoritas yang relevan untuk melakukan hal benar. Pemerintah masih perlu membahas hal ini ke seluruh pemangku kepentingan agar disegerakan menjadi undang-undang,” terang Bankole.

Baca Juga: PMK 32/2019 Kembalikan ‘Roh’ PPN
Topik : Nigeria, transportasi udara, PPN 0%
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 03 Oktober 2019 | 11:24 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA