Subsidi BBM dan Bansos Tunai, dari Mana Sumbernya? DJP Ikut Bicara

JAKARTA, DDTCNews - Topik tentang kenaikan harga BBM ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Hal ini sejalan dengan kemputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada Sabtu (3/9/2022) lalu. Beberapa jenis BBM pun terpantau mengalami kenaikan harga. 

Kenaikan harga BBM ini, salah satunya, dipicu oleh bengkaknya kebutuhan subsidi energi. Alokasi subsidi dan kompensasi BBM terhitung mengalami lonjakan dari Rp502 triliun menjadi Rp698 triliun jika opsi kenaikan harga tidak dipilih. Lantas dari mana sih sumber pendanaan subsidi dan kompensasi BBM?

"Ya tentu dari pajak sumber terbesarnya," begitu jawaban Ditjen Pajak (DJP) menjawab pertanyaan tentang sumber alokasi subsidi dan kompensasi BBM melalui media sosial, Senin (5/9/2022). 

Seperti diketahui, alokasi subsidi dan kompensasi energi diperoleh dari APBN. Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang tinggi, pemerintah punya kemampuan menutup komitmen pemberian subsidi energi dan kompensasi senilai Rp502,4 triliun yang tertuang dalam Perpres 98/2022. 

"Program subsidi dan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat merupakan kontribusi dari pembayar pajak. Pemerintah akan terus berupaya agar beragam program subsidi dan bantuan tersebut tepat sasaran," tulis DJP dalam akun @ditjenpajakri.

Pemerintah mematok penerimaan pajak pada 2022 ini senilai Rp1.484,96 triliun. Sementara outlook-nya diprediksi mencapai Rp1.608,1 triliun. Tingginya penerimaan pajak pada tahun ini, termasuk karena didorong lonjakan harga komoditas dan PPS, menguatkan kemampuan pemerintah dalam mendanai belanja subsidi. 

"Yuk membayar pajak secara benar dan tepat waktu agar program subsidi BBM dan perlindungan sosial tetap berlangsung dan tepat sasaran," tulis DJP lagi. 

Seperti diketahui, untuk meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM pemerintah pemerintah telah lebih dulu meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan susbidi senilai Rp12,4 triliun. Pemerintah akan memberikan BLT sejumlah Rp600 ribu untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. BLT dibayarkan pada September dan Desember masing-masing Rp300 ribu.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan subsidi upah (BSU) bagi 16 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan. BSU senilai Rp600 ribu akan diberikan pada September 2022 ini.

Terakhir, pemerintah juga mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan subsidi transportasi angkutan umum dan memberikan bansos tambahan menggunakan 2% dari dana alokaso umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). (sap)