Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

STHI Jentera Gelar Wisuda, Penerima Beasiswa DDTC Sabet Cum Laude

A+
A-
1
A+
A-
1
STHI Jentera Gelar Wisuda, Penerima Beasiswa DDTC Sabet Cum Laude

Upacara penerimaan mahasiswa baru dan wisuda mahasiswa STHI Jentera yang digelar secara virtual. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menggelar upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022 dan wisuda sarjana 2020/2021. Sebanyak 21 mahasiswa baru dilantik dan 15 wisudawan menjalani kelulusan hari ini, Sabtu (11/9/2021).

Ketua STH Indonesia Jentera Arief T. Surowidjojo, dalam sambutan wisuda, mengatakan Jentera didirikan untuk memperkenalkan ide, konsep, dan cara baru pendidikan hukum. Dia pun menyambut seluruh lulusan dan berharap wisudawan hari ini bisa berkontribusi nyata kepada masyarakat.

Arief juga yakin para lulusan STHI Jentera bisa menjadi yuris andal, berbekal pendidikan yang diperoleh selama di kampus. Baginya, hal terpenting yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau alumni adalah karya nyatanya bagi bangsa.

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

"Yang terpenting bukan universitasnya besar atau tidak, terakreditasi atau tidak. Lebih penting dari itu, bagaimana karya nyata mahasiswa dan alumninya bagi Indonesia. Saya yakin kalian siap untuk terjun ke masyarakat dan turut mengubah Indonesia, terutama agar dunia hukum menjadi lebih baik," ujar Arief.

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga mengapresiasi donatur yang turut memberikan beasiswa bagi mahasiswa. DDTC adalah salah satu instansi yang ikut menyalurkan beasiswanya. Ada 4 mahasiswa yang perkuliahannya dibantu oleh DDTC. Sebanyak 3 mahasiswa masih menjalani masa studinya, yakni Muhammad Arul Prasetio, Cikal Restu Syiffawidiyana, dan Ravina Isnar.

Sementara satu penerima beasiswa, yaitu Rizki Zakariya, telah lulus dan turut diwisuda hari ini. Zakariya berhasil lulus dengan pujian (cum laude) dan menyabet kategori mahasiswa berprestasi. Bantuan pendidikan berupa beasiswa penuh dari DDTC ini diakui sangat berarti bagi Zakariya.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

"Saya memperoleh dukungan beasiswa dari DDTC mulai dari biaya hidup bulanan, hingga biaya perkuliahan dari semester 1 hingga semester 8. Beasiswa itu juga sangat membantu saya untuk fokus serta semangat dalam memperdalam ilmu hukum di Jentera, khususnya hukum pidana," ucap Zakariya.

Zaka, sapaan akrabnya, berencana terus memperdalam ilmu hukum pajak melalui program magang DDTC. Zaka juga menyatakan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana. Kedua rencana itu, ujarnya, merupakan dedikasi untuk mewujudkan nilai Jentera yakni menjadi pemelajar seumur hidup.

Pemberian beasiswa pendidikan ini menjadi wujud nyata partisipasi DDTC dalam konteks pengembangan Pendidikan di Indonesia. Pemberian beasiswa juga menjadi tindak lanjut dari penandatangan kerja sama pendidikan atau nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) antara DDTC dan STHI Jentera. Simak Penerima Beasiswa DDTC Ini Ingin Awali Karier di Ranah Pro Bono.

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto juga berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah bertajuk Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggungjawab Intelektual. Menurutnya, para cendekiawan tak bakal bisa berkontribusi maksimal tanpa kebebasan akademik.

"Para cendekiawan punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan membuka semua tabir kebohongan. Untuk memberikan kecerahan, kejernihan berpikir, dan kontribusi bagi perbaikan di masyarakat," ucap Sigit.

Menurutnya, kebebasan akademik paralel dengan kebebasan berpikir dan berpendapat. Sigit menambahkan masyarakat yang menunjung demokrasi dan menghormati hak asasi manusia (HAM) merupakan penyangga kebebasan akademik.

Baca Juga: Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Dalam paparannya, Sigit juga menjabarkan makna dan peran kebebasan akademik serta esensinya bagi institusi pendidikan. Dia juga menyinggung relevansi antara kebebasan akademik dengan demokrasi, serta ancaman yang mengintai jika keduanya tidak dijaga. (sap)

Topik : STHI Jentera, beasiswa, pendidikan, DDTC, hukum, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital