Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut Wajib Pajak Badan Masih Berusaha Keras

A+
A-
5
A+
A-
5
Sri Mulyani Sebut Wajib Pajak Badan Masih Berusaha Keras

Ilustrasi. Refleksi kaca deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan dari semua jenis pajak pada Januari 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja pada Januari 2020. Realisasi kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/2/2021).

Dari semua jenis pajak, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan mengalami kontraksi paling dalam, yakni sebesar 54,44%. Pada Januari 2020, penerimaan PPh badan juga tercatat mengalami penurunan paling dalam, yakni sebesar 29,32%.

“Untuk PPh badan, kontraksinya masih cukup dalam. Ini karena wajib pajak badan memang masih dalam posisi yang masih cukup struggle [berusaha keras] menghadapi Covid,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Ini Alasan Wajib Pajak Badan Diimbau Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

Selain karena aktivitas usaha yang belum pulih sepenuhnya, kinerja tersebut juga dipengaruhi perpanjangan waktu pemberian insentif pajak. Insentif pajak tersebut antara lain pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dan penurunan tarif PPh badan.

Sebagai informasi, secara total, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2021 tercatat senilai Rp68,5 triliun atau 5,6% terhadap target Rp1.229,6 triliun. Realisasi tersebut sekaligus mencatatkan penurunan 15,3% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Simak ‘Lengkap, Ini Data Realisasi Penerimaan Perpajakan Januari 2021’.

Selain mengenai kinerja penerimaan pajak, ada pula bahasan tentang pernyataan Sri Mulyani terkait peraturan menteri keuangan (PMK) pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) pada kendaraan bermotor. PMK akan segera terbit.

Baca Juga: Semester II/2021, Erdogan Bakal Naikkan Tarif Pajak Korporasi

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tahun Lalu Positif, Sekarang Minus

Ada 4 jenis pajak yang penerimaannya berbalik terkontraksi pada Januari 2021 setelah pada Januari 2020 mencatatkan pertumbuhan positif. Keempatnya adalah PPh Pasal 21, PPh orang pribadi (OP), PPh final, dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri.

“Untuk PPh OP, nanti kita akan lihat menjelang bulan Maret," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Simak ‘Sri Mulyani: Realisasi Penerimaan Pajak Januari 2021 Minus 15,3%’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan
  • Sektor Usaha Utama

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan dalam penerimaan pajak tahun ini. Kontraksi penerimaan pajak terjadi pada hampir semua sektor usaha utama. Hanya pertambangan serta informasi dan komunikasi yang positif.

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga 31 Januari tercatat tumbuh positif 3,33%. Sri Mulyani menilai perbaikan itu karena membaiknya harga minyak global meskipun belum setinggi seperti sebelum pandemi Covid-19.

Adapun penerimaan pajak sektor informasi dan komunikasi pada Januari 2021 tercatat tumbuh 6,28%. Sri Mulyani menyebut sektor usaha tersebut mengalami windfall profit karena perubahan dari kegiatan masyarakat. Simak ‘Ada 2 Sektor Usaha yang Catatkan Penerimaan Pajak Positif’. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Masa Insentif Tinggal 3 Bulan, Ini Kata Sri Mulyani
  • PPnBM DTP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor akan berlaku mulai 1 Maret 2021. Dia berharap masyarakat memanfaatkan insentif tersebut dengan membeli mobil baru untuk memulihkan industri otomotif.

"Kami berharap masyarakat tentu merespons. Saya tahu ini diharapkan akan meningkatkan kembali permintaan kendaraan bermotor," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/2/2021).

Sri Mulyani juga telah memasukkan insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor itu dalam klaster insentif usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Simak infografis ‘Ini 5 Poin Rencana Diskon Pajak Mobil 2021’. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi
  • Pencantuman NIK

Dalam PP 9/2021, pemerintah menyisipkan satu pasal baru pada PP 1/2012, yaitu Pasal 19A. Berdasarkan pasal tersebut, faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP)

"Keterangan paling sedikit memuat ... identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi ... nama, alamat, NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi," bunyi Pasal 19A ayat (2) huruf b angka 2. (DDTCNews)

  • Pembayaran Zakat

Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Wahyu Santosa mengatakan wajib pajak orang pribadi belum banyak memanfaatkan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Baca Juga: Catatan Pemeriksaan Bukper dan Imbauan Pelaporan SPT Terpopuler

"Wajib pajak orang pribadi karyawan yang memanfaatkan zakat pada 2018 hanya 47.371. Jadi belum banyak yang melaporkan zakat dalam SPT sebagai pengurang penghasilan bruto. Dari 5 juta tadi hanya 47 ribuan yang memanfaatkan," katanya. (DDTCNews)

  • Kriteria UMKM

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 7/2021 resmi memperbarui kriteria modal usaha dan hasil penjualan yang menjadi dasar pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Secara umum, threshold yang menjadi dasar pengelompokan UMKM pada PP terbaru turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini meningkat ketimbang threshold yang tertuang pada UU 20/2008 tentang UMKM.

Baca Juga: DJP Mulai Telisik Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak

"Kriteria modal usaha ... digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha," bunyi Pasal 35 ayat (2) PP 7/2021. Simak ‘Jokowi Resmi Membarui Kriteria UMKM, Begini Perinciannya’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, PPh badan, Sri Mulyani, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 25 Februari 2021 | 11:29 WIB
Diharapkan insentif-insentif yang diberikan dapat membantu support pemulihan perekonomian nasional.
1
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 10:45 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kamis, 08 April 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 07 April 2021 | 17:09 WIB
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rabu, 07 April 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK