Berita
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut Kepastian Pajak Bakal Jadi Daya Tarik Investor

A+
A-
3
A+
A-
3
Sri Mulyani Sebut Kepastian Pajak Bakal Jadi Daya Tarik Investor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Perpajakan, Kamis (19/11/2020). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kepastian dari sisi perpajakan menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan pertimbangan itu tidak hanya berlaku bagi investor asing, tetapi juga para pengusaha Indonesia. Jika kebijakan perpajakan Indonesia tidak menarik, para pengusaha bisa memiliki pilihan untuk menanamkan modalnya ke luar negeri.

“Kemudahan berusaha dari pajak ini sangat menentukan appetite atau daya tarik untuk menanamkan modal. Tidak hanya pemilik asing, orang Indonesia kelas menengah atau company besar yang ada capital, mereka ada pilihan untuk menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia,” katanya dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Perpajakan, Kamis (19/11/2020).

Baca Juga: Reformasi PPN dan Tanda Tangan Elektronik Wajib Pajak Terpopuler

Sri Mulyani mengatakan terdapat dua aspek penting yang menyebabkan modal masuk ke Indonesia sangat kecil, yakni risiko dalam regulasi dan kebijakan perpajakan. Melalui pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah ingin menghilangkan semua hambatan masuknya modal atau investasi ke Indonesia, termasuk aspek tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan masuknya investasi ke Indonesia menjadi unsur penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Walaupun Indonesia telah memiliki banyak sumber daya manusia usia produktif dan sumber daya alam, tetap ada kebutuhan untuk mendatangkan investasi dalam jumlah besar dari dalam maupun luar negeri.

Dengan beberapa perubahan kebijakan perpajakan melalui UU Cipta Kerja, Sri Mulyani meyakinkan daya tarik Indonesia di mata investor akan meningkat. Misalnya, tentang pengaturan ulang sanksi administratif pajak agar tidak terlalu memberatkan para wajib pajak.

Baca Juga: Pemerintah Tawarkan SBR010 dengan Kupon 5,1%, Begini Cara Pesannya

UU Cipta Kerja juga memuat perubahan mengenai pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari saham dalam negeri yang kini dibebaskan. Sementara pada dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri, tidak akan dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya yang produktif di Indonesia.

Dengan perubahan tersebut, dia meyakinkan pelaku usaha tidak perlu lagi pergi ke negara lain untuk menanamkan modalnya. Dia menjamin penanaman modal Indonesia bisa menjadi lebih produktif. Kondisi ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat. Simak artikel ‘Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Dikecualikan Dividen dari Objek PPh’.

"Ini upaya nyata dari berbagai diagnosa bahwa Indonesia perlu melakukan langkah fundamental secara struktural agar maju menjadi negara sejahtera dengan income per kapita makin tinggi, dan adil," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Kongres Didesak Sahkan RUU Soal Reformasi Pajak dan Investasi Asing

Topik : UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU KUP, UU PPN, UU PPh , investasi, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 Juni 2021 | 09:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 13 Juni 2021 | 13:30 WIB
RAPBN 2022
Minggu, 13 Juni 2021 | 09:01 WIB
KEBIJAKAN PPN
berita pilihan
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN PAMENGKASAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB
PMK 54/2021