BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan berhati-hati dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui extra effort hingga akhir tahun ini. Upaya itu akan dilakukan melalui penyisiran data partisipan program pengampunan pajak.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar partisipan program pengampunan pajak tidak perlu khawatir atau cemas atas penyisiran tersebut. Menurutnya, pemerintah akan tetap menghormati wajib pajak yang telah ikut serta dalam program tersebut.
“Kami menghormati apa yang sudah ada di dalam program tax amnesty, khususnya wajib pajak yang sudah ikut program itu. Masyarakat tidak perlu khawatir soal penyisiran itu,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (11/8).
Pemerintah sudah memberlakukan kebijakan penghapusan atas kelalaian urusan pajak melalui program tersebut, dengan harapan seluruh wajib pajak bisa memanfaatkan sepenuhnya dan melaporkan seluruh harta yang dimiliki dalam Surat Pernyataan Harta (SPH).
Program pengampunan pajak sudah memberi kesempatan selama 9 bulan kepada wajib pajak untuk membenahi urusan pajaknya. Bahkan, otoritas pajak pun memberikan pilihan antara ikut program itu atau pun membenahi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak secara jujur dan benar.
Sementara dalam UU Pengampunan Pajak, otoritas pajak bisa melakukan penegakan hukum pasca program itu berakhir. Hanya saja saat ini penegakan hukum diprioritaskan kepada wajib pajak yang tidak ikut program pengampunan pajak maupun yang masih kurang mematuhi peraturan.
Penegakkan hukum itu dilakukan dengan mengecek ulang kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak dan kesesuaian nilai pajak yang dibayarkan. Namun bagi wajib pajak yang tidak sepenuhnya melaporkan seluruh hartanya dalam program itu masih dimungkinkan menjadi sasaran otoritas pajak. (Amu)
