Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Bidik Defisit APBN 2023 Paling Tinggi 2,9 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Bidik Defisit APBN 2023 Paling Tinggi 2,9 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kualitas belanja tetap akan terjaga meski pemerintah menurunkan defisit APBN pada 2023 paling tinggi 3% dari PDB sebagaimana diamanatkan UU No. 2/2020.

Sri Mulyani mengatakan arah kebijakan fiskal 2023 akan ekspansif dengan menjaga keseimbangan antara kemampuan menjaga momentum pemulihan dengan pengendalian risiko fiskal jangka menengah.

"Kami ingin tegaskan. Pemerintah akan menjaga kualitas belanja sebagai trigger untuk akselerasi transformasi ekonomi tahun 2023, meskipun dengan besaran defisit yang lebih rendah," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan menjaga pengelolaan fiskal tetap sehat, berdaya tahan, mampu mengendalikan risiko, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, langkah konsolidasi akan berjalan beriringan dengan upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah juga telah merencanakan pendapatan negara pada 2023 akan meningkat ke level 11,19%-11,7% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai kisaran 13,8%-14,6% terhadap PDB.

Dengan defisit yang diproyeksi mengecil ke level 2,61%-2,9% PDB, rasio utang juga direncanakan tetap terkendali di kisaran 40,58%-42,42% terhadap PDB.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Sri Mulyani berharap akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal akan membuat kebijakan fiskal 2023 tetap efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

"Defisit yang lebih sehat tidak akan menghambat peranan belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan pengelolaan APBN 2023 masih akan menghadapi berbagai risiko. Selain pandemi Covid-19, tantangan yang harus diwaspadai, yaitu lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Tekanan inflasi tersebut akan memberikan dampak rambatan dalam bentuk keluarnya arus modal dari negara berkembang dan naiknya imbal hasil surat berharga negara. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, defisit anggaran, APBN 2023, PDB, kebijakan pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PMK 114/2022

Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Senin, 08 Agustus 2022 | 12:55 WIB
KINERJA FISKAL

Kemenkeu Prediksi Defisit APBN 2022 akan Lebih Kecil dari 3,92%

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hingga Juli 2022, APBN Cetak Surplus Rp106,1 Triliun

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya