PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA

Soroti Fenomena Disrupsi, Ini 3 Aspek yang Akan Dibahas di Bali

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 September 2018 | 17:05 WIB
Soroti Fenomena Disrupsi, Ini 3 Aspek yang Akan Dibahas di Bali

Ilustrasi. (DDTCNews - www.am2018bali.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pesatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu fokus pembahasan pertemuan tahunan IMF-World Bank tahun ini yang digelar di Bali pada tanggal 8 - 14 Oktober 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan teknologi banyak memunculkan disrupsi. Setidaknya, terdapat tiga isu utama yang akan di bahas terkait disrupsi teknologi.

Pertama, dampak teknologi pada lapangan kerja. Kedua, disrupsi dalam ranah perpajakan. Ketiga, imbas pada jaminan sosial masyarakat yang tidak mampu ikuti perkembangan zaman sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Juga:
Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

“Teknologi dengan digitalisasinya mematikan beberapa jenis lapangan kerja, tapi juga sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Ini harus dimitigasi, terutama bagi Indonesia yang masuk periode bonus demografi,” katanya, Rabu (26/9/2018).

Terkait dengan perpajakan, digitalisasi memungkinkan entitas usaha untuk bergerak leluasa dalam skala global. Operasional lintas yurisdiksi pada gilirannya memunculkan problematika baru dalam mekanisme pemajakannya.

Disrupsi ini pada gilirannya menimbulkan kerancuan bagaimana beban pajak didistribusikan. Terlebih, saat ini belum lahir konsensus global terkait pemajakan bagi pelaku ekonomi digital.

Baca Juga:
Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

“Bagaimana memajaki suatu perusahaan yang beropersi secara multinasional. Siapa mendapat berapa dan ruang pemajakannya di mana,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara, terkait dengan jaminan sosial, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan akan ada sebagian lapisan masyarakat tersisih karena tidak memiliki daya saing. Dalam konteks ini, formulasi kebijakan sosial untuk menghadapi fenomena yang relatif baru sangat diperlukan.

"Bagaimana meng-handle kelompok masyarakat yang kalah bersaing dan tertinggal. Kelompok ini harus dibantu dan terus diberdayakan. Banyak policy yang harus dilakukan dengan perkembangan teknologi yang sangat besar,” imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online