Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Seruan dari politisi untuk tidak membayar pajak muncul belum lama ini, menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 akhir bulan ini. Otoritas fiskal angkat suara terkait seruan politis tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran pajak merupakan bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penolakan untuk membayar pajak tidak bisa serta merta dilakukan oleh warga negara.

“Kita semua sebagai rakyat Indonesia mempuyai hak sebagai rakyat dan juga memiliki kewajiban yang diatur UU. Salah satu kewajiban yang sangat penting bagi republik ini adalah menunaikan pembayaran pajak,” katanya, seperti dikutip pada Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan peran pajak tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, tulang punggung penerimaan negara ditopang oleh setoran pajak dari masyarakat.

Menurutnya, setiap pernyataan yang keluar dari tokoh publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Kepatuhan pada aturan perundangan yang berlaku menjadi salah satu harapan Sri Mulyani dari setiap penyataan yang dikeluarkan oleh tokoh publik, khususnya politisi.

“Kita semua, terutama yang menjadi politisi dan pembuat kebijakan, seharusnya memberikan contoh kepemimpinan dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga republik ini dengan menjalankan kewajiban dan mematuhi peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

Selain soal kepatuhan terhadap aturan, Sri Mulyani meyakinkan masyarakat bahwa setiap rupiah pungutan pajak dirasakan manfaatnya. Setoran pajak, menurutnya, menjadi modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.

“Uang pajak yang dikumpulkan ini pada akhirnya kembali kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan termasuk pengamanan kita semua sebagai suatu bangsa dan negara,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP
Topik : Sri Mulyani, penerimaan pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 27 Mei 2020 | 08:34 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:51 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI