Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

3
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Seruan dari politisi untuk tidak membayar pajak muncul belum lama ini, menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 akhir bulan ini. Otoritas fiskal angkat suara terkait seruan politis tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran pajak merupakan bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penolakan untuk membayar pajak tidak bisa serta merta dilakukan oleh warga negara.

“Kita semua sebagai rakyat Indonesia mempuyai hak sebagai rakyat dan juga memiliki kewajiban yang diatur UU. Salah satu kewajiban yang sangat penting bagi republik ini adalah menunaikan pembayaran pajak,” katanya, seperti dikutip pada Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan peran pajak tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, tulang punggung penerimaan negara ditopang oleh setoran pajak dari masyarakat.

Menurutnya, setiap pernyataan yang keluar dari tokoh publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Kepatuhan pada aturan perundangan yang berlaku menjadi salah satu harapan Sri Mulyani dari setiap penyataan yang dikeluarkan oleh tokoh publik, khususnya politisi.

“Kita semua, terutama yang menjadi politisi dan pembuat kebijakan, seharusnya memberikan contoh kepemimpinan dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga republik ini dengan menjalankan kewajiban dan mematuhi peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Selain soal kepatuhan terhadap aturan, Sri Mulyani meyakinkan masyarakat bahwa setiap rupiah pungutan pajak dirasakan manfaatnya. Setoran pajak, menurutnya, menjadi modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.

“Uang pajak yang dikumpulkan ini pada akhirnya kembali kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan termasuk pengamanan kita semua sebagai suatu bangsa dan negara,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

“Kita semua sebagai rakyat Indonesia mempuyai hak sebagai rakyat dan juga memiliki kewajiban yang diatur UU. Salah satu kewajiban yang sangat penting bagi republik ini adalah menunaikan pembayaran pajak,” katanya, seperti dikutip pada Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan peran pajak tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, tulang punggung penerimaan negara ditopang oleh setoran pajak dari masyarakat.

Menurutnya, setiap pernyataan yang keluar dari tokoh publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Kepatuhan pada aturan perundangan yang berlaku menjadi salah satu harapan Sri Mulyani dari setiap penyataan yang dikeluarkan oleh tokoh publik, khususnya politisi.

“Kita semua, terutama yang menjadi politisi dan pembuat kebijakan, seharusnya memberikan contoh kepemimpinan dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga republik ini dengan menjalankan kewajiban dan mematuhi peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Selain soal kepatuhan terhadap aturan, Sri Mulyani meyakinkan masyarakat bahwa setiap rupiah pungutan pajak dirasakan manfaatnya. Setoran pajak, menurutnya, menjadi modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.

“Uang pajak yang dikumpulkan ini pada akhirnya kembali kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan termasuk pengamanan kita semua sebagai suatu bangsa dan negara,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum
Topik : Sri Mulyani, penerimaan pajak, DJP
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP