Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

3
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Seruan dari politisi untuk tidak membayar pajak muncul belum lama ini, menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 akhir bulan ini. Otoritas fiskal angkat suara terkait seruan politis tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran pajak merupakan bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penolakan untuk membayar pajak tidak bisa serta merta dilakukan oleh warga negara.

“Kita semua sebagai rakyat Indonesia mempuyai hak sebagai rakyat dan juga memiliki kewajiban yang diatur UU. Salah satu kewajiban yang sangat penting bagi republik ini adalah menunaikan pembayaran pajak,” katanya, seperti dikutip pada Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan peran pajak tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, tulang punggung penerimaan negara ditopang oleh setoran pajak dari masyarakat.

Menurutnya, setiap pernyataan yang keluar dari tokoh publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Kepatuhan pada aturan perundangan yang berlaku menjadi salah satu harapan Sri Mulyani dari setiap penyataan yang dikeluarkan oleh tokoh publik, khususnya politisi.

“Kita semua, terutama yang menjadi politisi dan pembuat kebijakan, seharusnya memberikan contoh kepemimpinan dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga republik ini dengan menjalankan kewajiban dan mematuhi peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

Selain soal kepatuhan terhadap aturan, Sri Mulyani meyakinkan masyarakat bahwa setiap rupiah pungutan pajak dirasakan manfaatnya. Setoran pajak, menurutnya, menjadi modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.

“Uang pajak yang dikumpulkan ini pada akhirnya kembali kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan termasuk pengamanan kita semua sebagai suatu bangsa dan negara,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Sejumlah Asumsi Makro Dasar Pengajuan RAPBN 2020 Disepakati

“Kita semua sebagai rakyat Indonesia mempuyai hak sebagai rakyat dan juga memiliki kewajiban yang diatur UU. Salah satu kewajiban yang sangat penting bagi republik ini adalah menunaikan pembayaran pajak,” katanya, seperti dikutip pada Jumat (17/5/2019).

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan peran pajak tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, tulang punggung penerimaan negara ditopang oleh setoran pajak dari masyarakat.

Menurutnya, setiap pernyataan yang keluar dari tokoh publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Kepatuhan pada aturan perundangan yang berlaku menjadi salah satu harapan Sri Mulyani dari setiap penyataan yang dikeluarkan oleh tokoh publik, khususnya politisi.

“Kita semua, terutama yang menjadi politisi dan pembuat kebijakan, seharusnya memberikan contoh kepemimpinan dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga republik ini dengan menjalankan kewajiban dan mematuhi peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

Selain soal kepatuhan terhadap aturan, Sri Mulyani meyakinkan masyarakat bahwa setiap rupiah pungutan pajak dirasakan manfaatnya. Setoran pajak, menurutnya, menjadi modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.

“Uang pajak yang dikumpulkan ini pada akhirnya kembali kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan termasuk pengamanan kita semua sebagai suatu bangsa dan negara,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Sejumlah Asumsi Makro Dasar Pengajuan RAPBN 2020 Disepakati
Topik : Sri Mulyani, penerimaan pajak, DJP
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:04 WIB
SELANDIA BARU
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:09 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 19 Juni 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:05 WIB
TATA KELOLA ANGGARAN
Selasa, 18 Juni 2019 | 15:39 WIB
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 2020
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:58 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:05 WIB
KEBIJAKAN FISKAL