Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal PPh Pekerja Asing, DJP: Bukan Berarti Mereka Bebas Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Soal PPh Pekerja Asing, DJP: Bukan Berarti Mereka Bebas Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas menegaskan penerapan sistem territorial atas pajak penghasilan (PPh) atas warga negara asing (WNA) dengan keahlian tertentu tidak berlaku selamanya. Penegasan otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (14/10/2020).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dalam pengecualian penerapan sistem worldwide dalam perubahan UU PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja hanya diberikan selama 4 tahun pada WNA berkeahlian khusus yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

“Jadi, bukan berarti kami membuat mereka bebas pajak. Lebih dari 4 tahun, seluruh penghasilan, termasuk yang berasal dari luar Indonesia nantinya akan dikenakan pajak di Indonesia. Ini untuk melaksanakan rezim pajak worldwide untuk orang pribadi yang ada,” jelas Suryo.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Dukung DJP Mempercepat Reformasi Perpajakan

Ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1a), (1b), (1c), dan (1c) UU PPh pada klaster perpajakan ini merupakan bagian kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum. Simak pula artikel ‘Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini’.

Adapun WNA yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ditetapkan menjadi SPDN. Penentuan SPDN juga bisa dilakukan untuk WNA yang bertempat tinggal di Indonesia atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Selain mengenai penerapan pengecualian sistem worldwide bagi WNA berkeahlian khusus, masih ada pula bahasan terkait dengan gagalnya pencapaian konsensus global pemajakan ekonomi digital pada tahun ini. Pemerintah disarankan untuk segera menyusun detail langkah alternatif.

Baca Juga: Ini Catatan Apindo Soal UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kontribusi pada Perekonomian

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pengecualian sistem worldwide selama 4 tahun dimaksudkan untuk membuat WNA berkeahlian khusus dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Pengecualian tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

“Kita perlu berpikir bagaimana bisa membuat expert dari luar negeri untuk ikut mengembangkan ekonomi Indonesia,” ujar Suryo.

Baca Juga: DJP Tegaskan Insentif Pajak Tetap Diberikan Tahun Ini

Topik sistem worldwide dan territorial juga menjadi bahasan dalam buku ke-10 DDTC yang berjudul Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Buku ini ditulis oleh Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, dan Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora. (DDTCNews/Kontan)

  • Rumusan Teknis PPh dan PTE

Untuk merespons gagalnya upaya pencapaian konsensus global pemajakan ekonomi digital pada tahun ini, Managing Partner DDTC Darussalam menyarankan pemerintah untuk memulai pembahasan rumusan teknis dari pelaksanaan PPh dan pajak transaksi elektronik (PTE) yang telah masuk dalam UU 2/2020.

"Sebagaimana kita tahu melalui UU tersebut, pada dasarnya pemerintah akan tetap mengedepankan pengenaan PPh melalui adanya perubahan threshold BUT untuk menjamin hak pemajakan. Jika terkendala oleh P3B baru nanti akan masuk ke PTE,” katanya.

Baca Juga: Cara Hitung Pajak Penghasilan Simpanan Koperasi dan Transaksi Saham

Menurutnya, baik PPh maupun pilihan PTE, merupakan wujud sikap kedaulatan pajak Indonesia dalam prospek konsensus yang tidak menentu. Skema PTE juga dapat dipergunakan sebagai upaya menekan negara yang tidak berkomitmen untuk melanjutkan rencana cetak biru pajak digital OECD. (Bisnis Indonesia)

  • Ukur Kinerja Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan

Ditjen Pajak (DJP) kembali melaksanakan survei tahunan untuk mengukur kinerja pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan yang dilaksanakan tahun ini. Survei berlangsung mulai 5 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020.

Pada tahun ini, survei dilakukan secara online dan bekerja sama dengan PT. Sigma Research Indonesia sebagai lembaga independen. Untuk tahun ini, DJP menargetkan 38.252 responden wajib pajak dapat ambil bagian dalam survei online yang berasal dari 352 kantor pelayanan pajak (KPP). (DDTCNews)

Baca Juga: Soal Reformasi Penegakan Hukum Pajak, Ini Penjelasan Sri Mulyani
  • Pemberian Tax Holiday

Melalui PMK 130/2020, kewenangan pemberian fasilitas tax holiday resmi didelegasikan dari menteri keuangan kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pendelegasian kewenangan ini merupakan amanat dari Inpres 7/2019.

Namun demikian, DJP masih memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kembali atas pemanfaatan tax holiday oleh wajib pajak badan. Penilaian kembali ini dilakukan saat proses pemeriksaan lapangan. Simak artikel ‘Soal Tax Holiday, Dirjen Pajak Tetap Bisa Lakukan Penilaian Kembali’.

Ketentuan penilaian kembali berlaku khusus untuk penanaman modal selain kegiatan usaha yang tercakup dalam daftar industri pionir sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) PMK 130/2020. Penilaian kembali dilakukan atas kriteria kuantitatif industri pionir. (DDTCNews)

Baca Juga: Pemerintah Diminta Timbang Ulang Skema Setor Sendiri PPh Dividen
  • Impor Alat Rapid Test

Dengan PMK 149/2020, pemerintah mengubah perincian jenis barang yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan. PMK ini kembali mengubah PMK 34/2020 yang sebelumnya juga telah direvisi dengan PMK 83/2020.

Adapun jenis barang yang dikeluarkan dari daftar barang yang mendapatkan insentif antara lain rapid test, berbagai jenis vitamin, alat suntik, high flow oxygen, bronchoscopy portable, CPAP-mask, CPAP machine pediatric, ECMO, baby incubator, pakaian pelindung, dan sarung tangan. (DDTCNews)

  • Barang Lartas

Pemerintah mengatur kembali ketentuan mengenai pengawasan impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan (lartas). Simak artikel ‘Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Pengawasan Ekspor-Impor Barang Lartas’.

Baca Juga: PPh Dividen Disetor Wajib Pajak Sendiri, Begini Sikap Hipmi

Pengaturan kembali dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem logistik sekaligus menyesuaikan ketentuan pengawasan barang lartas dengan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE). Penyesuaian ketentuan pengawasan barang lartas tersebut tertuang dalam PMK 141/2020. (DDTCNews)

  • Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 4,00%. Suku bunga acuan tersebut tidak berubah sejak Agustus 2020. BI juga menetapkan suku bunga deposit facility tetap berada sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 4,75%.

"Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah inflasi yang diprakirakan tetap rendah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Ketentuan PPh Bunga Obligasi Bakal Diseragamkan, Ini Kata Wamenkeu

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, UU Cipta Kerja, PPh, worldwide, territorial, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 15:14 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 14:28 WIB
PENANAMAN MODAL
Senin, 25 Januari 2021 | 11:50 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 28 Januari 2021 | 14:23 WIB
KABUPATEN LEBONG
Kamis, 28 Januari 2021 | 13:53 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:07 WIB
FILIPINA
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 10:22 WIB
KEBIJAKAN PAJAK