Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Penyetaraan Jabatan ASN, Pembina Diminta Lakukan Penyesuaian JF

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Penyetaraan Jabatan ASN, Pembina Diminta Lakukan Penyesuaian JF

Gedung Kementerian PAN-RB. (foto: menpan.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta instansi pembina jabatan fungsional untuk melakukan penyesuaian terhadap jabatan fungsional binaannya.

Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Istyadi Insani mengatakan instansi pembina perlu melakukan penyesuaian lantaran terdapat perbedaan dari perpindahan jabatan regular dan penyesuaian (inpassing) dengan penyetaraan jabatan.

“Ini menyebabkan terjadinya variasi kelas jabatan pada jabatan fungsional (JF) yang diduduki. Ini menjadi salah satu permasalahan ketika terdapat kelas jabatan JF yang lebih tinggi dari seharusnya,” katanya dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB, Kamis (10/06).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Untuk mengatasi hal itu, lanjut Istyadi, adalah dengan menetapkan kelas JF yang akan diduduki setara dengan kelas jabatan administrasi (JA) yang diduduki sebelumnya seperti diatur PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengusulkan penetapan kelas JF yang terdampak dari penyetaraan jabatan tersebut kepada menteri PAN-RB. Nanti, persetujuan penetapan kelas jabatan ini dijadikan dasar untuk penetapan kelas JF hasil penyetaraan.

Penyesuaian JF yang harus dilakukan oleh instansi pembina JF juga meliputi banyak hal. Mulai dari pola karier, informasi jabatan, rumah jabatan fungsional, pola kerja, penugasan dan tugas tambahan, sampai dengan evaluasi jabatan.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Istyadi menambahkan terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan uraian tugas jabatan dari JF hasil penyetaraan. Pertama, penyesuaian tugas dan kegiatan. Pembina diminta mengidentifikasi tugas dan kegiatan yang terdapat pada unit kerja instansi pemerintah dari level JPT hingga pelaksana.

Kedua, instansi pembina diminta membuat matriks sandingan antara kesesuaian tugas dan fungsi yang ada pada unit kerja dengan kegiatan di dalam PermenPANRB perihal JF yang disetarakan. Langkah ini untuk menentukan penyesuaian yang harus dilakukan.

Ketiga, jika lebih dari 50% kegiatan tidak sesuai dengan PermenPANRB perihal JF yang disetarakan makan terdapat tiga langkah yang bisa diambil antara lain menggunakan mekanisme perpindahan jabatan/inpassing ke JF yang sudah ada.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Hal tersebut dilakukan dengan konsekuensi masing-masing dan memperhatikan peta jabatan yang dibina sendiri. Kemudian, menggunakan mekanisme perpindahan/inpassing ke JF yang dibina oleh instansi lain.

“Terakhir, adalah dengan mengajukan pembentukan JF baru, jika setelah diidentifikasi tidak ada yang sesuai dengan tugas di unit kerja. Pada proses pengusulan JF baru ini akan dilihat mengenai kelayakan atas usulan JF baru tersebut,” tutur Istyadi. (rig)

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax
Topik : aparatur sipil negara ASN, jabatan fungsional, kementerian pan-rb, penyetaraan jabatan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:00 WIB
IRLANDIA

Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

Selasa, 21 September 2021 | 15:03 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Tidak Ada untuk TUN Khusus Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 15:00 WIB
PENANGANAN DANA BLBI

Sri Mulyani Ungkap Respons Debitur BLBI Saat Ditagih Bayar Utang

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax